Banyuwangi&nbsp;(Bimas&nbsp;Hindu)&mdash; Komitmen Kementerian Agama dalam meningkatkan pelayanan keagamaan bagi seluruh umat, termasuk umat Hindu, kembali ditegaskan dengan penyerahan resmi tujuh Penyuluh Agama Non-Muslim Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Angkatan 2024. Dua di antaranya merupakan Penyuluh Agama Hindu yang kini siap mengabdi langsung di tengah umat.

Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Bapak Chaironi Hidayat, S.Ag., M.M., selama dua hari berturut-turut, pada Rabu dan Kamis (2&ndash;3 Juli 2025), di lima KUA wilayah selatan: Purwoharjo, Tegaldlimo, Gambiran, Pesanggaran, dan Siliragung.

Dalam kunjungan tersebut,&nbsp;Chaironi turut didampingi oleh Kasi Bimas Islam Mastur, S.Ag., M.Pd.I., serta Penyelenggara Hindu Kankemenag Banyuwangi, Oksan Wibowo, S.Ag., yang memastikan keberadaan Penyuluh Agama Hindu benar-benar menjawab kebutuhan umat akan bimbingan rohani berbasis kearifan lokal Hindu.

Dua penyuluh agama Hindu yang ditempatkan, akan menjalankan tugas pembinaan, penyuluhan, dan pelayanan keagamaan kepada umat Hindu secara langsung, khususnya di wilayah pedesaan yang membutuhkan pendampingan spiritual dan edukasi keagamaan berkelanjutan.

&quot;Kehadiran penyuluh agama bukan hanya simbol formalitas, tetapi merupakan perpanjangan tangan negara dalam menghadirkan pelayanan yang menyentuh hati umat,&quot; ungkap&nbsp;Oksan Wibowo.

Dalam arahannya, Chaironi mengingatkan pentingnya disiplin dan profesionalitas bagi seluruh ASN dan penyuluh. Ia menyampaikan bahwa KUA sebagai garda terdepan pelayanan Kemenag di tingkat kecamatan harus mampu menjaga kepercayaan publik dengan pelayanan prima.

&quot;Letak geografis yang jauh dari kantor pusat bukan alasan untuk menurunkan etos kerja. Justru ini menjadi ujian integritas kita dalam mengabdi kepada masyarakat,&quot; tegasnya.

Penempatan penyuluh agama Hindu ini merupakan langkah nyata dalam memastikan pemerataan layanan keagamaan bagi umat Hindu. Ini sekaligus menunjukkan bahwa Kementerian Agama terus mendorong semangat moderasi beragama dan penguatan kerukunan antarumat, dengan hadirnya penyuluh dari berbagai latar agama dalam satu sistem kerja yang harmonis.

Harapannya, para penyuluh agama Hindu dapat menjadi teladan, pengayom, dan sumber inspirasi spiritual bagi umat di wilayah binaan masing-masing.

Penguatan Pelayanan Umat: Dua Penyuluh Agama Hindu PPPK Resmi Ditempatkan di Lima KUA Banyuwangi

Jakarta (Bimas Hindu) - Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. Nasaruddin Umar, hari ini, Senin (30/06/2025), secara resmi melantik 45 orang pejabat yang terdiri dari Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) serta Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setingkat Eselon II di lingkungan Kementerian Agama. Prosesi pelantikan digelar di Aula Kantor Kementerian Agama, Jl. MH Thamrin, Jakarta.

Acara pelantikan turut dihadiri oleh jajaran pejabat Eselon I dan II Kemenag. Bertindak sebagai saksi, Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amin Suyitno.

Dalam sambutannya, Menag menyampaikan pesan spiritual kepada para pejabat yang dilantik agar menerima jabatan sebagai bentuk takdir dan amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

&ldquo;Hari ini adalah sebuah takdir baru buat saudara-saudari. Terimalah apa yang Allah takdirkan pada hari ini. Inilah yang terbaik, insya Allah,&rdquo; ujar Menag.

Menag juga menekankan pentingnya memahami rotasi jabatan sebagai hal yang wajar dalam dinamika organisasi pemerintahan.

&ldquo;Perputaran tugas jabatan fungsi adalah hal yang sangat logis, bahkan sangat normal. Tidak ada sesuatu yang istimewa dari pelantikan ini, kecuali jika kita melihatnya sebagai peluang dan tantangan baru,&rdquo;tegasnya.

Salah satu nama yang dilantik adalah Prof. Dr. I Gede Suwindia, S.Ag., M.A., melanjutkan dari ketua STAHN menjadi Rektor Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Mpu Kuturan Singaraja. Pengukuhan ini menandai kelanjutan peran strategis unsur Hindu dalam membangun pendidikan keagamaan yang inklusif dan berintegritas.

Daftar Pimpinan PTKN yang Dilantik:

1. Prof. Dr. Wahidul Anam, UIN Syekh Wasil Kediri 
2. Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, UIN Sunan Kudus 
3. Dr. H. Saiful Hadi, UIN Madura 
4. Prof. Dr. Ida Umami, UIN Jurai Siwo Lampung 
5. Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, UIN Palangka Raya 
6. Dr. Abbas Langaji, UIN Palopo 
7. Dr. Abidin Wakano, UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon 
8. Prof. Dr. Danial, UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe 
9. Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo 
10. Dr. H. Abu Anwar, IAIN Datuk Laksemana Bengkalis 
11. Prof. Dr. I Gede Suwindia, IAHN Mpu Kuturan Singaraja

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II):

* Direktur dan Kepala Pusat: 
&nbsp; &nbsp; * Nyoman Suriadarma, Direktur Urusan Agama dan Pendidikan Buddha 
&nbsp; &nbsp; * Muchamad Sidik Sisdiyanto, Kepala Pusat Penilaian Buku Agama 
&nbsp; &nbsp; * Prof. Dr. H. Rohmat Mulyana Sapdi, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pendidikan Agama 
* Kepala Biro PTKN dan Kemenag Wilayah: 
&nbsp; &nbsp; * Di antaranya: Syami Muhamad (IAIN Ambon), Jamaludin Bugis (IAIN Ternate), Dr. H. Barnoto (IAIN Kediri), Dr. H. Ridwansyah (UIN Antasari Banjarmasin), Drs. H. Yasrizal (UIN Batusangkar), dan puluhan pejabat biro lainnya dari UIN dan IAIN di berbagai wilayah Indonesia. 
* Pejabat Katolik dan Kristen: 
&nbsp; &nbsp; * Reginaldus Sely Serang, Sekretaris Ditjen Bimas Katolik 
&nbsp; &nbsp; * Albertus Triyatmojo, Direktur Pendidikan Katolik 
&nbsp; &nbsp; * Dr. Salman Habeahan, Direktur Urusan Agama Katolik 
&nbsp; &nbsp; * Dr. Suwarsono, Direktur Pendidikan Kristen 
&nbsp; &nbsp; * Drs. Sudirman Simanihuruk dan Dr. Seska Vonny Langitan, Kepala Biro IAKN 
* Pejabat lainnya: 
&nbsp; &nbsp; * H. Muhammad Fuad, Direktur Jaminan Produk Halal 
&nbsp; &nbsp; * Mohamad Ali Irfan, Inspektur II Itjen Kemenag 
&nbsp; &nbsp; * Dr. H. Kaswad dan Dr. H. Amrullah, Kepala Kemenag Provinsi Gorontalo dan Banten

Pelantikan ini mencerminkan semangat afirmasi terhadap keberagaman dalam sistem pendidikan keagamaan nasional. Kementerian Agama terus berkomitmen memperkuat tata kelola kelembagaan dengan prinsip good governance dan moderasi beragama sebagai fondasi pelayanan publik yang inklusif.

Khusus bagi Bimas Hindu, pelantikan Prof. Suwindia di IAHN Mpu Kuturan diharapkan menjadi energi baru dalam mendorong akselerasi mutu pendidikan Hindu di Indonesia.

&ldquo;Kami berharap ke depan IAHN Mpu Kuturan semakin aktif mengembangkan SDM Hindu yang unggul dan berkarakter dharma,&rdquo; ujar seorang pejabat dari Ditjen Bimas Hindu yang turut hadir dalam pelantikan.

Dengan pelantikan ini, Menag berharap seluruh pejabat segera bergerak cepat melaksanakan tugas dan menghadirkan pelayanan keagamaan dan pendidikan yang berkualitas di tengah masyarakat.

Menag Lantik 45 Pimpinan PTKN dan Pejabat Eselon II, Prof. I Gede Suwindia Resmi Jabat Rektor IAHN Mpu Kuturan

Singapura (BIMAS HINDU) - Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya Pancasila dan pendekatan diplomasi agama sebagai solusi global untuk membangun masyarakat majemuk yang harmonis. Hal ini disampaikan saat beliau menjadi pembicara kunci di International Conference on Cohesive Societies (ICCS) 2025 di Singapura.

 
&ldquo;Pancasila menawarkan konsep yang rasional untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa dan role model kerukunan dunia,&rdquo; ujar Menag Nasaruddin, di Singapura, Selasa (24/6/2025).

 
Menteri Agama RI Nasaruddin Umar juga menekankan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa yang lahir dari konsensus para pendiri dan terbukti mampu memayungi keberagaman Indonesia. Keanekaragaman suku, budaya, adat, dan bahasa justru menjadi kekuatan pemersatu.

 
&ldquo;Kita bersyukur Indonesia adalah negara yang majemuk dan memiliki keberagaman suku, budaya, adat istiadat, bahasa,&rdquo; kata Nasaruddin Umar.

 
Beliau menyampaikan prinsip unity in diversity bukan hanya menjadi slogan, melainkan telah menjadi karakter bangsa Indonesia yang diakui dunia. &ldquo;Keberagaman yang menjadi pembentuk lahirnya bangsa Indonesia dan disegani dunia. Kita menjadi contoh yaitu prinsip bersatu dalam perbedaan atau sering dikenal dengan istilah unity in diversity adalah berbeda-beda tetapi satu juga,&rdquo; ucapnya.

 
Dalam Forum Internasional tersebut Menteri Agama RI juga menyampaikan bahwa Indonesia aktif mempromosikan religious diplomacy. Pendekatan yang berbasis agama dinilai lebih mampu menjangkau nilai-nilai kemanusiaan universal dibanding diplomasi formal yang sering terbatas pada kepentingan politik.

 
&ldquo;Kami terus mempromosikan apa yang disebut sebagai diplomasi agama &lsquo;religious diplomacy&rsquo;. Bahasa agama mampu menembus batas keyakinan, karena bagi kami, kemanusiaan itu satu. Tidak ada yang lain,&rdquo; jelasnya.

 
Diplomasi formal, kata Menteri Agama RI, sering kali terbatas oleh kepentingan politik. Sebaliknya, pendekatan berbasis agama lebih inklusif sehingga menyentuh nilai-nilai universal seperti kemanusiaan dan penghormatan kepada nilai nilai manusia.

 
&ldquo;Deklarasi Istiqlal mencerminkan keselarasan antara nilai-nilai agama, Bhinneka Tunggal Ika dan falsafah kebangsaan Indonesia. Bahkan, Vatikan memberi kontribusi dengan menambahkan unsur Pancasila dalam naskah deklarasi. Deklarasi Istiqlal merupakan respons terhadap dua krisis besar dunia, yakni dehumanisasi dan perubahan iklim dunia,&rdquo; pungkasnya.

Menag Nasaruddin Umar Gaungkan Pancasila dan Diplomasi Agama Sebagai Solusi Global di Forum Internasional Singapura

Jakarta (BIMAS HINDU) - Dalam rangka memperkuat sinergi dan transparansi pengelolaan dana punia umat Hindu di Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Program Badan Dharma Dana Nasional (BDDN), bertempat di Auditorium HM Rasjidi, Kementerian Agama RI, secara langsung dan daring, Selasa, 24/06/2025.

Kegiatan dihadiri oleh seluruh ASN di lingkungan Ditjen Bimas Hindu serta para pejabat daerah, dengan menghadirkan Ketua BDDN, Dr. Tri Handoko Seto, sebagai narasumber utama.

Sosialisasi ini menjadi momen penting ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MOU) antara Ditjen Bimas Hindu dan BDDN dalam upaya memperkuat pengelolaan dana punia umat Hindu secara nasional.

<img alt="" src="https://bimashindu.kemenag.go.id/storage/files/shares/SOsialisasi BDDN/DSC00109.JPG" style="width: 700px; height: 467px;" />

Dalam laporannya, Direktur Urusan Agama Hindu Dr. I Gusti Made Sunartha,&nbsp;menyampaikan bahwa Dana Punia merupakan kewajiban spiritual yang dilandasi niat baik dan tulus dalam melaksanakan yadnya. Hal ini ditegaskan dalam kitab Weda dan Waraspati Tatwa, serta diperkuat oleh regulasi seperti Bisama PHDI Pusat Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2023.

&ldquo;Dana punia adalah wujud nyata dari pengabdian umat dalam Dharma Dana dan pemberdayaan umat. Melalui kerja sama ini, kita dorong pengelolaannya agar lebih akuntabel dan transparan, mendukung program strategis seperti Asta Cita Presiden, Rensra Kemenag, dan prioritas Menteri Agama,&rdquo; jelasnya.

Dirjen Bimas Hindu Prof. I Nengah Duija, menyoroti potensi luar biasa dana punia umat Hindu yang tercermin saat pelaksanaan pujawali seperti di Pura Batur dan Pura Besakih&nbsp;mencapai Miliaran&nbsp;Rupiah. Namun, dana tersebut selama ini cenderung hanya bersifat vertikal.

&ldquo;Kita perlu menyadari bahwa dana punia bukan hanya hubungan dengan Tuhan, tapi juga berfungsi horizontal untuk kemanusiaan dan pendidikan. Jika seluruh ASN, khususnya guru-guru binaan Kemenag ikut berpartisipasi, maka dampaknya akan besar bagi penguatan umat Hindu secara nasional,&rdquo; tegasnya.

Ketua BDDN, Dr. Tri Handoko Seto, memaparkan bahwa lembaganya lahir dari semangat keagamaan dan diperkuat dengan landasan hukum negara. Dana punia yang dikumpulkan dari tahun 2022&ndash;2025 mencapai Rp5,29 miliar, namun jumlah ini dinilai masih kecil jika dibandingkan dengan potensi nyata umat Hindu.

&ldquo;Sebagaimana diajarkan dalam Sarasamuscaya Sloka 169, berdana punia akan berbuah pahala dan kebajikan. Kita telah memanfaatkan dana ini untuk berbagai sektor, seperti: Pandita/Pinandita: 9%, SDM: 10%, Organisasi Keagamaan: 4%, Ekonomi Umat: 1%, Sosial Kemanusiaan: 4%, dan Inventasi: 36%.

Kami telah membentuk 18 BDDN tingkat provinsi, dan dana yang terkumpul dari daerah akan dikembalikan 90% untuk program daerah, sementara 10% untuk mendukung program pusat,&rdquo; ungkapnya.

BDDN juga berkomitmen untuk transparansi dengan melakukan audit independen tahunan dan sedang mengembangkan sistem pembayaran melalui QRIS di tiap lembaga daerah.

beberapa peserta menyampaikan pentingnya riset kesadaran berdana punia, perlunya pemanfaatan media digital seperti YouTube, hingga sistem akuntabilitas yang dapat dilihat publik.

Menanggapi hal tersebut, Ketua BDDN menyambut baik semua saran dan mendorong kolaborasi dengan penyuluh, pinandita, serta tokoh Hindu dalam sosialisasi.

&ldquo;Kepercayaan publik penting. Maka dukungan ASN dan penyuluh sangat kami harapkan untuk menyukseskan gerakan punia nasional,&rdquo; ucapnya.

<img alt="" src="https://bimashindu.kemenag.go.id/storage/files/shares/SOsialisasi BDDN/DSC00100.JPG" style="width: 700px; height: 467px;" />

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan MOU antara Ditjen Bimas Hindu dan BDDN, sebagai bentuk komitmen bersama dalam membangun sistem pengelolaan dana punia yang terukur, berkeadilan, dan berpihak pada kebutuhan umat.

Dengan semangat kebersamaan dan nilai-nilai dharma, diharapkan kerja sama ini mampu menggerakkan kesadaran kolektif umat Hindu Indonesia dalam mendukung program keagamaan, pendidikan, dan sosial secara berkelanjutan.

Penandatanganan MOU Ditjen Bimas Hindu dan BDDN: Komitmen Bersama Untuk Kesejahteraan Umat Hindu Indonesia

Jakarta (BIMAS HINDU) - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Ditjen Bimas Hindu) Kementerian Agama RI mengambil langkah proaktif dalam meningkatkan ketahanan rumah ibadah Hindu terhadap potensi bencana. Dirjen Bimas Hindu Prof. I Nengah Duija secara resmi membuka Pelatihan Manajemen Bencana dan Pembentukan Tim Siaga Bencana yang diselenggarakan di Pura Candra Prabha Jelambar, Jakarta Barat. Uniknya, pelatihan vital ini difasilitasi oleh Yayasan Islamic Center Indonesia, menunjukkan sinergi antarumat beragama dalam isu kemanusiaan, Sabtu, 21/06/2025.

Acara ini dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Prof. I Nengah Duija. Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Yayasan Islamic Center, Ketua PHDI Kota Jakarta Barat, Ketua WHDI Kota Jakarta Barat, Ketua SDHD Banjar Jakarta Barat, serta Ketua RT/RW setempat. Kehadiran berbagai elemen masyarakat dan lintas lembaga ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan bersama.

Dalam sambutannya, Dirjen Bimas Hindu Prof. I Nengah Duija menyampaikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan ini. Beliau berharap pelatihan semacam ini tidak hanya berhenti di satu titik, melainkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan tersebar luas ke seluruh pura dan rumah ibadah Hindu di Indonesia. &quot;Mengingat jumlah Pura rumah Ibadah Hindu di Indonesia cukup banyak, apalagi sekarang sudah terbentuk Tim dan memiliki Trainer serta Fasilitator Rumah Ibadah Tangguh Bencana, untuk lebih meningkatkan kesiapsiagaan rumah ibadah terhadap bencana,&quot; ujar Prof. Duija.

Prof. Duija menekankan bahwa kesiapsiagaan ini sangat krusial sebab &quot;kita tidak tahu kapan bencana itu akan datang.&quot; Beliau juga memperluas pemahaman tentang bencana. &quot;Bencana bukan hanya meliputi gempa bumi, banjir atau Tsunami, wabah penyakit bisa dikategorikan juga sebagai bencana,&quot; tegasnya. Pandangan ini menunjukkan pendekatan komprehensif dalam mitigasi risiko, termasuk ancaman non-alam.

Menariknya, Dirjen Bimas Hindu juga mengaitkan mitigasi bencana dengan kearifan lokal Hindu. &quot;Dalam kutipan Lontar Roga Sanghara Bhumi, bahwa bencana wabah penyakit serta bencana alam dapat dikaitkan melalui perhitungan sasih dan pawukon, jadi kita bisa melakukan mitigasi lebih awal,&quot; Ungkap Prof. I Nengah Duija. Hal ini menggarisbawahi potensi pemanfaatan pengetahuan tradisional dalam sistem peringatan dini dan pencegahan.

Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada pengetahuan teoretis, tetapi juga pada pembentukan tim siaga bencana yang solid di tingkat rumah ibadah. Dengan adanya trainer dan fasilitator yang mumpuni, diharapkan setiap pura dapat memiliki unit respons cepat yang terlatih untuk mengelola situasi darurat. Ini merupakan upaya nyata untuk menjadikan rumah ibadah sebagai pusat yang tangguh dan aman bagi komunitasnya.

Sinergi antara Ditjen Bimas Hindu dan Yayasan Islamic Center Indonesia dalam kegiatan ini menjadi contoh inspiratif kolaborasi antarumat beragama untuk tujuan kemanusiaan. Ini membuktikan bahwa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama melampaui batas-batas keyakinan, demi terciptanya masyarakat yang lebih aman dan berdaya dalam menghadapi segala bentuk bencana.

Dirjen Bimas Hindu Buka Pelatihan Siaga Bencana di Pura Candra Prabha: Kolaborasi Lintas Iman Perkuat Ketangguhan Rumah Ibadah

Banyuwangi&nbsp;(Bimas&nbsp;Hindu) &ndash; Suasana khusyuk dan semangat kebersamaan mewarnai Pasraman Kilat yang digelar di Pura Agung Blambangan, Kecamatan Muncar, pada 8&ndash;9 Juni 2025. Sebanyak 160 siswa dan 62 guru pendamping dari berbagai Sekolah Dasar (SD) se-Kabupaten Banyuwangi mengikuti kegiatan pembinaan spiritual ini dengan penuh antusias.

Kegiatan yang merupakan inisiatif Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Agama Hindu SD Kabupaten Banyuwangi ini menjadi bagian dari program Dharma Pasraman 2025. Dengan dukungan penuh dari Pengawas Pendidikan Agama Hindu Kemenag Banyuwangi, PHDI Kecamatan Muncar, serta kehadiran langsung Penyelenggara Hindu Kemenag Banyuwangi, Oksan Wibowo, S.Ag., acara berlangsung lancar dan bermakna.

Dengan mengusung tema:&ldquo;Melalui Dharma Sadhana Pasraman Hindu Kita Wujudkan Siswa Religius, Cerdas, Berkarakter, dan Mampu Mengaplikasikan Nilai-Nilai Ajaran Weda,&rdquo; kegiatan ini menitikberatkan pada pembentukan karakter siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan moral.

Para siswa dibimbing untuk memahami ajaran Weda secara kontekstual dan aplikatif. Mereka juga diajak untuk lebih mendalami makna Sradha (keimanan) dan Bhakti (pengabdian) dalam kehidupan sehari-hari.

Puncak acara ditandai dengan pelepasan 7 orang guru agama Hindu yang telah memasuki masa purna tugas. Momen ini menjadi titik haru sekaligus penghormatan atas dedikasi mereka yang menjadi pionir kegiatan Pasraman sejak awal.

Dalam pesannya, Oksan Wibowo menegaskan bahwa pengabdian seorang guru tidak berakhir di ruang kelas:

&quot;Tugas pendidik belum selesai hanya karena purna tugas. Pengabdian kepada umat dan masyarakat adalah kelanjutan dari Dharma yang sejati. Kami mendorong semua guru &mdash; aktif maupun purna &mdash; untuk tetap hadir melayani umat.&quot;

Ia juga mengajak MGMP Pendidikan Agama Hindu di tingkat SMP dan SMA/SMK untuk meniru langkah ini, menyelenggarakan kegiatan Pasraman sebagai wahana membina generasi muda Hindu yang tangguh, cerdas, dan religius.

Pasraman Kilat di Pura Agung Blambangan: 160 Siswa SD Antusias Ikuti Pembinaan Religius dan Karakter

Denpasar (BIMAS HINDU) - Dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga umat Hindu di tengah tantangan era digital, Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan dan Keagamaan bekerja sama dengan Balai Diklat Keagamaan (BDK) Denpasar menyelenggarakan Pelatihan Keluarga Sukinah melalui platform pembelajaran daring MOOC Pintar. Kegiatan ini berlangsung dari 16 hingga 20 Juni 2025.

Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMB-PSDM), Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani, menyampaikan bahwa pelatihan ini sangat istimewa karena dirancang khusus untuk memperkuat nilai-nilai luhur keluarga Hindu dalam menghadapi derasnya arus perubahan sosial dan kemajuan teknologi.

&ldquo;Pelatihan Keluarga Sukinah merupakan wujud konkret penguatan spiritualitas dan nilai-nilai etika dalam keluarga. Ini adalah pelatihan yang sangat spesial, terutama bagi keluarga umat Hindu,&rdquo; ujar Ramdhani di Jakarta, Senin (16/6/2025).

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa konsep Keluarga Sukinah, yang bersumber dari ajaran Hindu, menggambarkan model keluarga harmonis yang hidup dalam keselarasan lahir dan batin, menjunjung tinggi nilai spiritual, sosial, dan etika dalam kehidupan sehari-hari.

&ldquo;Peserta tidak hanya belajar secara teori, tetapi juga diberi bekal strategi aplikatif untuk membangun ketahanan keluarga dari berbagai aspek&mdash;psikologis, ekonomi, dan sosial. Ini penting mengingat tantangan keluarga di era digital, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan isu LGBT yang semakin marak,&rdquo; tegasnya.

Sementara itu, Kepala BDK Denpasar, Suyatno, menyambut baik pelaksanaan pelatihan ini sebagai bagian dari pelayanan nyata kepada umat Hindu. Ia menilai pelatihan Keluarga Sukinah menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter anggota keluarga yang religius dan tangguh menghadapi berbagai krisis zaman, mulai dari tekanan ekonomi hingga pengaruh budaya global yang negatif.

&ldquo;Melalui penguatan peran keluarga, pelatihan ini turut mendukung lahirnya sumber daya manusia yang religius dan berdaya saing tinggi,&rdquo; ungkap Suyatno.

Ia menambahkan bahwa pelatihan ini diikuti oleh 3.634 peserta yang berasal dari berbagai kalangan, termasuk pegawai Kementerian Agama, guru, pengawas, penyuluh agama, serta masyarakat umum yang memiliki komitmen dalam penguatan institusi keluarga. 
&nbsp;

Menurutnya, pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Agama untuk terus melayani kebutuhan umat beragama secara menyeluruh, termasuk dalam pembinaan keluarga harmonis. &ldquo;Keluarga Sukinah bukan hanya idealitas, melainkan realitas yang bisa diwujudkan lewat pendidikan, pendampingan, dan penguatan nilai-nilai agama,&rdquo; ujarnya.

Dengan memanfaatkan teknologi dan pendekatan kontekstual, pelatihan ini diharapkan mampu menjawab tantangan zaman secara adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.

3.634 Peserta Ikuti Pelatihan Keluarga Sukinah, BMB-PSDM: Wujud Konkret Penguatan Spiritualitas Hindu

Jakarta (BIMAS HINDU)&nbsp;- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Ditjen Bimas Hindu) Kementerian Agama RI senantiasa menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang hari-hari raya keagamaan bagi umat Hindu. Di antara berbagai perayaan, Purnama (Bulan Purnama) dan Tilem (Bulan Mati/Bulan Baru) merupakan dua hari suci bulanan yang krusial, merefleksikan siklus alam semesta dan perjalanan spiritual umat. Keduanya bukan sekadar penanda fase bulan, melainkan mengandung makna filosofis yang dalam, membimbing umat menuju keharmonisan dan pencerahan.

Purnama adalah hari suci yang diperingati setiap kali bulan mencapai fase purnama penuh, di mana seluruh permukaan bulan terpapar cahaya matahari dan terlihat bulat sempurna di langit malam. Makna dan nilai spiritual Purnama meliputi :

<ul>
	<li>Simbol Kesempurnaan dan Kecerahan Batin : Cahaya bulan purnama yang terang benderang melambangkan kesempurnaan, kebersihan, dan kejernihan pikiran (Jnana). Ini adalah momentum ideal bagi umat untuk melakukan introspeksi, membersihkan noda-noda batin (mala), dan memohon pencerahan spiritual agar terbebas dari kegelapan kebodohan (awidya).</li>
	<li>Waktu Pemujaan dan Memohon Anugerah : Pada saat Purnama, diyakini energi positif alam semesta sedang sangat kuat dan melimpah. Oleh karena itu, umat Hindu dianjurkan untuk melaksanakan bhakti (persembahan), puja (pemujaan), dan sembahyang untuk memohon anugerah serta berkah dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa beserta manifestasi-Nya. Pemujaan seringkali ditujukan kepada Dewa Candra (Dewa Bulan) dan dewa-dewi yang melambangkan kemakmuran, kesuburan, dan ilmu pengetahuan seperti Dewi Laksmi dan Dewi Saraswati.</li>
	<li>Momentum Peningkatan Spiritualitas : Ditjen Bimas Hindu mendorong umat untuk memanfaatkan Purnama sebagai waktu untuk meningkatkan kualitas spiritual melalui yoga semadhi (meditasi), japa mantra (pengulangan nama suci Tuhan), dan pelaksanaan berbagai jenis yadnya (persembahan suci) yang tulus.</li>
</ul>

Upacara Purnama umumnya dilakukan di pura-pura, tempat suci keluarga (merajan), maupun di rumah, dengan mempersembahkan banten dan sesaji lainnya sebagai wujud syukur dan bakti.

Tilem adalah hari suci yang diperingati setiap kali bulan berada pada fase bulan mati atau bulan baru, di mana bulan tidak terlihat di langit malam. Walaupun gelap, Tilem memiliki makna spiritual yang sangat dalam bagi umat Hindu:

<ul>
	<li>Simbol Kegelapan Batin dan Pembersihan Diri : Kegelapan bulan saat Tilem melambangkan awidya (kegelapan batin), serta segala bentuk kekotoran dan energi negatif dalam diri dan alam. Ditjen Bimas Hindu menekankan bahwa Tilem adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan pensucian diri (melukat), introspeksi mendalam, dan memohon pengampunan atas segala kesalahan serta dosa (papa klesa).</li>
	<li>Waktu Memohon Kekuatan dan Perlindungan&nbsp;: Pada saat Tilem, diyakini bahwa kekuatan-kekuatan alam yang bersifat negatif (Butha Kala) sedang aktif. Oleh karena itu, umat melakukan bhuta yadnya atau mecaru sederhana dengan persembahan khusus untuk menetralisir energi negatif tersebut dan memohon perlindungan serta taksu (kekuatan spiritual) untuk menghadapi tantangan hidup.</li>
	<li>Kontemplasi dan Pengendalian Diri&nbsp;: Dirjen Bimas Hindu menganjurkan umat untuk memanfaatkan hari Tilem sebagai waktu untuk lebih fokus pada kontemplasi, pengendalian diri (indriya nigraha), dan memperkuat keyakinan (sradha). Ini adalah momen untuk &quot;mengheningkan cipta&quot; secara spiritual.</li>
	<li>Harmonisasi Makrokosmos dan Mikrokosmos&nbsp;: Baik Purnama maupun Tilem adalah bagian integral dari siklus Rta (hukum alam semesta) yang mengajarkan pentingnya keseimbangan. Keduanya merupakan pengingat bagi umat Hindu untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara unsur terang dan gelap, kebaikan dan potensi negatif, serta mencapai moksa (pembebasan) melalui pemurnian lahir dan batin.</li>
</ul>

Jadwal Purnama dan Tilem untuk tahun 2025, yang umumnya menjadi rujukan bagi umat Hindu di Indonesia

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px;">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">Bulan&nbsp;</td>
			<td style="text-align: center;">Sasih&nbsp;(Bulan)</td>
			<td style="text-align: center;">Purnama&nbsp;(Bulan)</td>
			<td style="text-align: center;">Tilem&nbsp;(Bulan)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Januari</td>
			<td>Kepitu</td>
			<td>14 Januari&nbsp;2025</td>
			<td>28 Januari&nbsp;2025</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Februari</td>
			<td>Kewulu</td>
			<td>12 Februari&nbsp;2025</td>
			<td>27 Februari&nbsp;2025</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Maret</td>
			<td>Kesanga</td>
			<td>14 Maret&nbsp;2025</td>
			<td>28 Maret&nbsp;2025</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>April</td>
			<td>Kedasa</td>
			<td>12 April&nbsp;2025</td>
			<td>27 April&nbsp;2025</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Mei</td>
			<td>Jiyestha</td>
			<td>12 Mei&nbsp;2025</td>
			<td>27 Mei&nbsp;2025</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Juni</td>
			<td>Sadha</td>
			<td>10 Juni&nbsp;2025</td>
			<td>25 Juni&nbsp;2025</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Juli</td>
			<td>Kasa</td>
			<td>10 Juli&nbsp;2025</td>
			<td>25 Juli&nbsp;2025</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Agustus</td>
			<td>Karo</td>
			<td>8 Agustus&nbsp;2025</td>
			<td>23 Agustus&nbsp;2025</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>September</td>
			<td>Ketiga</td>
			<td>3 September&nbsp;2025</td>
			<td>22 September&nbsp;2025</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Oktober</td>
			<td>Kapat</td>
			<td>6 Oktober&nbsp;2025</td>
			<td>21 Oktober&nbsp;2025</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>November</td>
			<td>Kelima</td>
			<td>5 November&nbsp;2025</td>
			<td>20 November&nbsp;2025</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Desember</td>
			<td>kenam</td>
			<td>4 Desember&nbsp;2025</td>
			<td>19 Desember&nbsp;2025</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

Ditjen Bimas Hindu melalui berbagai program bimbingan masyarakatnya senantiasa mengedukasi umat agar memahami esensi dari setiap perayaan ini, sehingga setiap ritual yang dilaksanakan tidak hanya menjadi tradisi semata, melainkan juga memiliki makna mendalam yang mampu meningkatkan kualitas spiritual dan moral umat Hindu.

&nbsp;

Mengenal Lebih Dekat Hari Raya Purnama dan Tilem dalam Tradisi Umat Hindu dan jadwal 2025

Jakarta (BIMAS HINDU) - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Ditjen Bimas Hindu) Kementerian Agama RI telah mengumumkan hasil seleksi administrasi dan desk evaluasi penelitian kompetitif berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun 2025. Pengumuman dengan Nomor B-103/DJ.VI/PP.00.9/06/2025 ini menandai langkah maju dalam mendorong riset berkualitas di lingkungan Bimas Hindu.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 107 Tahun 2025, para peneliti yang lolos seleksi awal kini bersiap memasuki tahap selanjutnya, yaitu Seminar Proposal. Peneliti yang berhasil melaju ke tahap ini ditetapkan berdasarkan kesesuaian dengan pedoman teknis, penilaian ketat dari Komite Penilaian, serta ketersediaan kuota anggaran.

Seminar Proposal Penelitian Berbasis SBK Ditjen Bimas Hindu tahun 2025 dijadwalkan akan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada tanggal 21 dan 22 Juni 2025. Informasi lebih lanjut mengenai ketentuan teknis seminar akan disampaikan kemudian kepada para peserta yang lolos.

Para peserta seminar diwajibkan untuk menyiapkan sarana prasarana serta materi presentasi secara mandiri. Khusus untuk proposal yang diajukan dalam bentuk tim, presentasi wajib dilakukan oleh ketua tim.

Ditjen Bimas Hindu juga menegaskan bahwa seluruh peserta wajib mematuhi dan mengikuti semua ketentuan yang telah ditetapkan. Kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab penuh peserta.

Keputusan mengenai hasil seleksi ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Para peneliti dapat melihat detail hasil pengumuman melalui tautan resmi yang telah disediakan&nbsp;: https://gqr.sh/hkGt.

Langkah ini menunjukkan komitmen Ditjen Bimas Hindu dalam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi di bidang keagamaan Hindu melalui skema penelitian kompetitif.

PENGUMUMAN PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI DAN DESK EVALUASI PENELITIAN KOMPETITIF BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN DITJEN BIMAS HINDU TAHUN 2025

Jakarta (BIMAS HINDU - Dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan pendidikan serta urusan agama Hindu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar audiensi dengan Ditjen Bimas Hindu Kemenag RI. Pertemuan penting ini berlangsung di Ruang Sidang Lantai 14, Ditjen Bimas Hindu Kemenag RI, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan Ditjen Bimas Hindu serta perwakilan DPRD Bali, Kamis 12/06/2025.

Sekretaris Ditjen Bimas Hindu Dr. Ida Made Pidada Manuaba memaparkan berbagai program penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah berhasil mencetak hampir 30 Guru Besar dari tahun 2022-2025, serta peningkatan status perguruan tinggi Hindu yang kini memiliki 5 PTKHN, termasuk transformasi STAH Mpu Kuturan Singaraja menjadi Institut Mpu Kuturan Bali. &quot;Kami sudah on the track untuk transformasi penegerian Widyalaya dan program RBKS untuk urusan agama.

Dirjen Bimas Hindu, Prof. I Nengah Duija, menyoroti tiga program prioritas Kementerian Agama yang selaras dengan visi pembangunan Bali. Pertama, Cinta dan Kemanusiaan, yang menjadi inti dari filosofi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Dirjen menekankan bahwa kedekatan umat Hindu dengan agamanya adalah indikator keberhasilan lembaga keagamaan. Kedua, Teoekologi, di mana agama diharapkan menjadi penguat penyelamatan bumi. Hindu, dengan berbagai hari suci seperti Tumpek Uduh/Pengatag, memiliki mekanisme kuat untuk pelestarian lingkungan. &quot;Setiap mahasiswa baru wajib menanam pohon di kampus,&quot; tegas Dirjen. Ketiga, Toleransi, yang sangat relevan dengan ajaran Tat Twam Asi. Dirjen mengajak fokus pada perilaku toleransi dalam interaksi sehari-hari.

Terkait anggaran, Dirjen Bimas Hindu menjelaskan bahwa terjadi efisiensi signifikan. Dari pagu awal Rp767 miliar, anggaran Ditjen Bimas Hindu kini menjadi sekitar Rp287 miliar. &quot;Ini menyebabkan volume bantuan pemerintah terkait lembaga, pura, pendidikan itu hampir jebol dan hampir sudah tidak ada kegiatan,&quot; ujarnya, sembari berharap sinergi dengan pemerintah daerah dapat mengisi kekurangan ini. Beliau juga menekankan pentingnya penyelenggaraan Pendidikan Widyalaya sesuai PMA No. 2 Tahun 2024 dan PP No. 17 Tahun 2010, serta harapan adanya sekolah negeri berbasis Widyalaya di Bali.

Ketua DPRD Provinsi Bali menyampaikan terima kasih atas kesempatan diskusi ini dan memperkenalkan jajarannya. Beliau mengakui bahwa audiensi ini sangat membuka wawasan, tidak hanya terpaku pada Widyalaya tetapi juga isu-isu komprehensif lainnya. DPRD Bali menyampaikan berbagai persoalan lokal seperti pergeseran budaya, isu kesepekang dan kanolayang, serta tantangan dalam optimalisasi data perkawinan, kematian, dan kelahiran. Komisi IV DPRD Bali menyatakan dukungan aktif terhadap pengembangan Widyalaya, termasuk melalui dukungan anggaran, kolaborasi kelembagaan, dan regulasi daerah.

Dirjen Bimas Hindu berharap Bali dapat menjadi pilot project program Widyalaya karena kekhasan historis, sosiokultural, dan dominasi umat Hindu di wilayah tersebut, yang akan memperkuat pendidikan berbasis agama dan budaya Hindu serta meningkatkan kualitas SDM umat Hindu Bali.

DPRD Bali Audiensi dengan Ditjen Bimas Hindu, Perkuat Pendidikan Widyalaya dan Nilai Keagamaan

Banyuwangi&nbsp;(Bimas&nbsp;Hindu) &mdash; Solidaritas antarlembaga keagamaan Hindu mengkristal pasca-musibah kebakaran yang melanda kediaman Romo Mangku Nur Gatot di Desa Bomo, Kecamatan Blimbingsari. Dalam respons kilat, Bapak Oksan Wibowo S.Ag (Penyelenggara Hindu Kemenag Banyuwangi) bersama Romo Supriyadi (Pengurus Pinandita Sanggraha Nusantara/PSN), serta perwakilan Pokjaluh Agama Hindu dan PHDI Blimbingsari, mendatangi lokasi untuk menyalurkan bantuan spontan.&nbsp;&nbsp;

Aksi ini dipicu laporan resmi Ketua PSN Banyuwangi, yang langsung direspons dengan penggalangan dana darurat. Bantuan tahap awal telah diserahkan langsung kepada keluarga korban sebagai bentuk *first response* atas kondisi darurat. Oksan Wibowo menegaskan, upaya pengumpulan dana akan diperluas secara sistematis ke seluruh kabupaten guna meringankan beban pemulihan.&nbsp;&nbsp;

&ldquo;Kolaborasi strategis dengan seluruh pemangku kepentingan&mdash;mulai dari PHDI, WHDI, PSN, Pokjaluh Hindu, hingga Kelompok Kerja Guru PAH&mdash;akan diakselerasi untuk penanganan berkelanjutan,&rdquo; tegas Oksan dalam keterangan resminya.&nbsp;&nbsp;

Sinergi multilembaga ini menegaskan komitmen kolektif dalam membangun *safety net* bagi umat terdampak bencana. Bantuan tak hanya bersifat kuratif, melainkan juga menyiapkan skema pendampingan jangka panjang.&nbsp;&nbsp;

Sinergi Lembaga Keagamaan Berikan Respons Cepat Pasca Kebakaran Rumah Romo Mangku di Banyuwangi

Jakarta (BIMAS HINDU) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Kementerian Agama (Kemenag) resmi menjalin kerja sama untuk pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) tahun 2025. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama (KKS) pada 2 Juni 2025, yang dilanjutkan dengan penandatanganan Kontrak Kerja Sama pada Rabu, 11/06/2025.

Kerja sama ini bertujuan memperkuat sinergitas dalam sistem evaluasi pendidikan secara menyeluruh, baik pada satuan pendidikan di bawah Kemendikdasmen maupun Kemenag, termasuk Widyalaya, Madrasah, Pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya. Asesmen Nasional dan TKA menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk mewujudkan target pembangunan jangka menengah 2025&ndash;2029 serta mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Kepala Pusat Asesmen Pendidikan, Ashriyanti, selaku penanggung jawab program menyampaikan bahwa sinergi antara Kemendikdasmen dan Kemenag merupakan wujud komitmen pemerintah terhadap pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di seluruh Indonesia.

&ldquo;AN dan TKA adalah instrumen penting dalam memotret kualitas pembelajaran. Melalui sinergi ini, kami ingin memastikan seluruh lembaga pendidikan, termasuk madrasah dan pendidikan keagamaan, dapat mengakses sistem evaluasi yang andal dan berkeadilan,&rdquo; ungkapnya.

Sebagai bentuk dukungan teknis, Kemendikdasmen akan menyediakan platform digital, soal asesmen, dan pelatihan bagi tim pelaksana dan teknis di lingkungan Kemenag agar pelaksanaan AN dan TKA berjalan optimal dan merata di seluruh satuan pendidikan.

Sementara itu, Direktur Pendidikan Hindu, Trimo, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menegaskan komitmen penuh Ditjen Bimas Hindu untuk menyukseskan program ini, terutama bagi satuan pendidikan Hindu seperti Widyalaya.

&ldquo;Kami menyambut baik kolaborasi pelaksanaan AN dan TKA ini. Widyalaya kami siap berpartisipasi aktif, bersama satuan pendidikan keagamaan lainnya, untuk memastikan mutu pendidikan semakin meningkat,&rdquo; ujar Trimo.

Asesmen Nasional 2025 akan dilaksanakan untuk peserta didik kelas 5, 8, dan 11 dengan jadwal pelaksanaan antara Agustus hingga November 2025. Sementara Tes Kemampuan Akademik dijadwalkan pada Oktober hingga November 2025, mencakup seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Kerja sama ini menjadi langkah penting dalam membangun sistem evaluasi pendidikan nasional yang inklusif dan holistik. Diharapkan, hasil dari AN dan TKA 2025 akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran, berkeadilan, dan menjangkau seluruh ekosistem pendidikan di Indonesia.

Perkuat Sinergitas, Kemenag Dan Kemendikdasmen Siap Menyukseskan Pelaksanaan AN Dan TKA Tahun 2025

Jakarta (BIMAS HINDU) - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI menggelar rapat koordinasi lintas direktorat untuk membahas mengenai kebutuhan formasi jabatan fungsional penyuluh agama, Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Ditjen Bimas Hindu, Rabu 11/06/2025.&nbsp;

Rapat ini dihadiri oleh 32 peserta dari Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Buddha, Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu, serta perwakilan dari IPARI.

Direktur Urusan Agama Hindu I Gusti Made Sunartha, dalam sambutannya &nbsp;menyampaikan harapannya agar proses tidak lanjut RPMA selama lima tahun agar segera diselesaikan sehingga penyuluh non ASN dan pembinaan penyuluh ditingkat daerah dapat terealisasikan.&nbsp;

Beliau juga menyampaikan bahwa jika memungkinkan, penyuluh non-ASN dapat diangkat dari Tokoh Agama yang sudah mengabdi kepada Masyarakat, Ujar Direktur Urusan Agama Hindu.

Dalam paparannya Asesor Ahli Madya Ditjen Bimas Islam Ahmad Mahmudi Islam menyampaikan bahwa Regulasi Perhitungan Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (RPMA) saat ini masih menunggu berita acara dari Kementerian Hukum dan HAM. Ia menegaskan bahwa Ditjen Bimas Islam telah mengusulkan PMA sebagai dasar regulasi bagi PNS serta KMA untuk mengatur mekanisme pengangkatan PPPK dalam jabatan fungsional penyuluh Agama.&nbsp;

Selain itu, Pihaknya juga sedang menyusun usulan formasi untuk Penyuluh Agama dan dijadikan contoh usulan formasi dari penyuluh Agama Buddha yang akan diajukan ke Kemenpan RB. Sebagai contoh, data yang disiapkan meliputi PNS 34, alokasi formasi 337, dan kebutuhan eksisting 303, Ujar Asesor.

Analis Kebijakan Bimas Islam Ibu Erlinda, Menekankan penting peran aktif seluruh Ditjen Bimas Kementerian Agama RI dapat berperan aktif untuk berkoordinasi dengan BPS guna memastikan akurasi data yang digunakan. Ia juga berharap agar setiap satuan kerja terlibat dalam proses pencocokan data yang telah dirumuskan dengan data yang akan dilampirkan.&nbsp;

Rapat ditutup dengan kesepakatan bahwa tindak lanjut akan dilakukan untuk memperpanjang PKS dengan Kemendagri terkait Data Dukcapil, dan melakukan koordinasi dengan BPS terkait akurasi data dan menunggu pengajuan Policy Brief dari Bimas Hindu ke Pemerintah. Estimasi usulan akan masuk ke Kemenpan RB pada bulan awal Agustus 2025.

Rapat Koordinasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antar direktorat dalam pemenuhan kebutuhan penyuluh agama yang profesional dan berdaya saing tinggi.

Ditjen Bimas Hindu Gelar Rapat Koordinasi Bahas Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama

Batam (Bimas Hindu)-Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI meresmikan Pura Satya Dharma di Kawasan Industri Muka Kuning, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Purnama Kasadha. Peresmian ini bersamaan dengan Upacara Ngenteg Linggih yang dipimpin langsung oleh Ida Pandita Mpu Natha Jelantik dari Lampung dan penandatanganan prasasti, Selasa, 10/06/2025.

Prasasti ini ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI, Prof. I Nengah Duija. Upacara Ngenteg Linggih dan Peresmian Pura Satya Dharma dengan penandatangan Prasasti oleh Dirjen Bimas Hindu ini menjadi momentum Umat Hindu yang bergabung dengan Batamindo agar selalu memiliki karakter yang jujur, cerdas, dan terampil sesuai harapan perusahaan.&nbsp;

Dalam sambutannya, Dirjen Bimas Hindu berharap dengan keberadaan Pura akan menjadikan karyawan Hindu yang bekerja di Batamindo bisa memiliki karakter sesuai harapan Perusahaan.&nbsp;

&ldquo;Saya sampaikan kepada teman-teman di kawasan Batamindo, Keberadaan Pura ini sebagai salah satu wadah bagi seluruh karyawan Batamindo yang beragama Hindu, untuk dapat membentuk karakter yang diharapkan oleh perusahaan dan sesuai dengan ajaran agama Hindu. Kita tidak hanya meningkatkan keterampilan dan kepintaran semata tetapi yang tidak kalah penting adalah memiliki sifat yang jujur dan berkarakter&rdquo;, Ujar I Nengah Duija.

Prof Duija juga mengucapkan terima kasih kepada General Manager Mr. Mok, yang telah memberikan kesempatan dan perhatian kepada umat Hindu sehingga bisa mendirikan Sebuah Pura megah di Kawasan Batamindo.

Dirjen Bimas Hindu juga berharap keberadaan Pura di Kawasan Batamindo tidak dipindahkan lagi. Sepanjang Sejarah keberadaannya sudah mengalami perpindahan Lokasi sebanyak tiga kali. Beliau juga menekankan bahwa sumbangan dari General Manager Mr. Mok bukan untuk umat Hindu, tetapi sumbangan itu untuk Beliau (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) yang beristana di Pura Satya Dharma.

Tokoh Hindu Kepri Pak Wayan Catra menjelaskan bahwa GM Batamindo memberikan sumbangan yang cukup besar senilai 70 juta Rupiah dan sumbangan itu bukan untuk umat Hindu tetapi sumbangan itu untuk beliau yang beristana di Pura Satya Dharma agar teman-teman di Batam selalu diberikan perlindungan dan kedamaian dalam bekerjaan.

Kepala Kantor Kemenag Kota Batam Budi Dermawan, menyampaikan bahwa peresmian pura ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan spiritual seluruh umat beragama, termasuk umat Hindu. 
&ldquo;Hari ini kita resmikan pura baru untuk umat Hindu di kawasan Muka Kuning. Semoga ini bisa menjawab kebutuhan umat dalam menjalankan ibadahnya,&rdquo; ujar Budi.

Kemenag Batam juga telah menempatkan penyuluh agama Hindu di lokasi pura, serta memberikan dukungan anggaran operasional untuk menjaga keberlangsungan kegiatan keagamaan di sana.

&ldquo;Kami tidak hanya mendukung secara anggaran tetapi juga secara bimbingan spiritual,&rdquo; tambahnya.

Sebagai informasi, umat Hindu di Batam diperkirakan berjumlah sekitar 1.200 orang, tersebar di berbagai wilayah di kota itu.

Dirjen Bimas Hindu Resmikan Pura Satya Dharma di kawasan Batamindo Batam

Layanan Keagamaan Tak Boleh Kosong

Advokasi Inovatif untuk Penyuluh Agama Hindu Non ASN Pasca UU ASN 2023

&nbsp;

Oleh: Ni Wayan Pujiastuti

Analis Kebijakan Ahli Madya

&nbsp;

Reformasi birokrasi kembali bergulir kuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini secara tegas meniadakan istilah pegawai non-PNS dan menyisakan hanya dua kategori aparatur: PNS dan PPPK. Dampaknya sangat terasa bagi ribuan pegawai non ASN, termasuk Penyuluh Agama Hindu Non ASN yang selama ini menjadi ujung tombak layanan keagamaan di akar rumput.

Salah satu konsekuensi langsung dari kebijakan ini adalah tidak dimungkinkannya pengangkatan kembali penyuluh agama Hindu non ASN yang tidak terdata dalam database BKN. Padahal, para penyuluh ini bukan sekadar pelaksana teknis, tetapi aktor strategis dalam menjaga hak dasar umat Hindu untuk mendapatkan bimbingan keagamaan. Terdata sebanyak 226 penyuluh non ASN dengan pengabdian lebih dari 10 tahun, saat ini terancam kehilangan legalitas peran mereka dalam sistem birokrasi.

Penyuluh Non ASN: Garda Terdepan yang Terabaikan

Sebaran umat Hindu di Indonesia tidak merata dan banyak berada di kantong-kantong kecil di luar Bali, seperti di Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Di wilayah seperti inilah, penyuluh non ASN menjadi satu-satunya wajah negara dalam layanan keagamaan Hindu. Mereka tidak hanya memberikan edukasi spiritual, tetapi juga mengadvokasi kesehatan keluarga, penguatan ekonomi umat, hingga menjadi mitra strategis kementerian dalam menyosialisasikan program prioritas.

Dengan total 1.836 kelompok sasaran binaan, layanan mereka menyentuh setidaknya puluhan ribu warga Hindu. Namun sayangnya, skema PPPK yang berlaku saat ini&mdash; terutama Petunjuk Teknis PPPK Paruh Waktu Tahun 2025&mdash;belum mengakomodasi profesi penyuluh agama. Penyuluh non ASN yang tidak sedang dalam proses seleksi dan tidak masuk database BKN otomatis kehilangan peluang legal untuk diangkat kembali.

Skema Baru: Antara Ketegasan Regulasi dan Kebutuhan Pelayanan

Ketegasan UU ASN memang patut diapresiasi sebagai upaya penataan birokrasi. Namun, dalam konteks layanan keagamaan, diperlukan fleksibilitas dan inovasi kebijakan. Ada empat alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan:

<ol>
	<li>Seleksi Reguler: Penyuluh diarahkan ikut seleksi ASN/PPPK, meskipun berisiko tidak lolos karena formasi terbatas dan kompetisi terbuka.​​​​​​​</li>
	<li>Kemitraan Berbasis Insentif: Skema hibah atau intensif melalui lembaga mitra keagamaan untuk menjaga kesinambungan layanan penyuluhan.​​​​​​​</li>
	<li>Revisi Juknis PPPK: Mendorong pengakuan pengalaman dan pengabdian sebagai dasar pengangkatan dengan skema &quot;PPPK Kemitraan&quot;.​​​​​​​</li>
	<li>Integrasi Digital: Memanfaatkan SPBE untuk mengelola penyuluh berbasis platform digital dengan fleksibilitas dan monitoring berbasis kinerja.</li>
</ol>

Rekomendasi: Advokasi Humanis dan Solutif

Negara tak boleh membiarkan layanan dasar keagamaan kosong. Oleh karena itu, diperlukan skema kemitraan insentif yang disertai advokasi regulasi untuk mengakomodasi penyuluh non ASN yang telah lama mengabdi. Hal ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap pengabdian mereka, tetapi juga wujud kehadiran negara dalam menjamin hak beragama umat Hindu, sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945.

Lebih dari sekadar soal administratif, keberadaan penyuluh agama Hindu Non ASN adalah tentang keadilan sosial dan keberpihakan terhadap umat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan. Advokasi inovatif bukan hanya tentang revisi regulasi, tetapi juga kreativitas dalam merancang solusi yang inklusif dan berkelanjutan.