Jakarta (BIMAS HINDU - Dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan pendidikan serta urusan agama Hindu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar audiensi dengan Ditjen Bimas Hindu Kemenag RI. Pertemuan penting ini berlangsung di Ruang Sidang Lantai 14, Ditjen Bimas Hindu Kemenag RI, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan Ditjen Bimas Hindu serta perwakilan DPRD Bali, Kamis 12/06/2025.

Sekretaris Ditjen Bimas Hindu Dr. Ida Made Pidada Manuaba memaparkan berbagai program penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah berhasil mencetak hampir 30 Guru Besar dari tahun 2022-2025, serta peningkatan status perguruan tinggi Hindu yang kini memiliki 5 PTKHN, termasuk transformasi STAH Mpu Kuturan Singaraja menjadi Institut Mpu Kuturan Bali. &quot;Kami sudah on the track untuk transformasi penegerian Widyalaya dan program RBKS untuk urusan agama.

Dirjen Bimas Hindu, Prof. I Nengah Duija, menyoroti tiga program prioritas Kementerian Agama yang selaras dengan visi pembangunan Bali. Pertama, Cinta dan Kemanusiaan, yang menjadi inti dari filosofi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Dirjen menekankan bahwa kedekatan umat Hindu dengan agamanya adalah indikator keberhasilan lembaga keagamaan. Kedua, Teoekologi, di mana agama diharapkan menjadi penguat penyelamatan bumi. Hindu, dengan berbagai hari suci seperti Tumpek Uduh/Pengatag, memiliki mekanisme kuat untuk pelestarian lingkungan. &quot;Setiap mahasiswa baru wajib menanam pohon di kampus,&quot; tegas Dirjen. Ketiga, Toleransi, yang sangat relevan dengan ajaran Tat Twam Asi. Dirjen mengajak fokus pada perilaku toleransi dalam interaksi sehari-hari.

Terkait anggaran, Dirjen Bimas Hindu menjelaskan bahwa terjadi efisiensi signifikan. Dari pagu awal Rp767 miliar, anggaran Ditjen Bimas Hindu kini menjadi sekitar Rp287 miliar. &quot;Ini menyebabkan volume bantuan pemerintah terkait lembaga, pura, pendidikan itu hampir jebol dan hampir sudah tidak ada kegiatan,&quot; ujarnya, sembari berharap sinergi dengan pemerintah daerah dapat mengisi kekurangan ini. Beliau juga menekankan pentingnya penyelenggaraan Pendidikan Widyalaya sesuai PMA No. 2 Tahun 2024 dan PP No. 17 Tahun 2010, serta harapan adanya sekolah negeri berbasis Widyalaya di Bali.

Ketua DPRD Provinsi Bali menyampaikan terima kasih atas kesempatan diskusi ini dan memperkenalkan jajarannya. Beliau mengakui bahwa audiensi ini sangat membuka wawasan, tidak hanya terpaku pada Widyalaya tetapi juga isu-isu komprehensif lainnya. DPRD Bali menyampaikan berbagai persoalan lokal seperti pergeseran budaya, isu kesepekang dan kanolayang, serta tantangan dalam optimalisasi data perkawinan, kematian, dan kelahiran. Komisi IV DPRD Bali menyatakan dukungan aktif terhadap pengembangan Widyalaya, termasuk melalui dukungan anggaran, kolaborasi kelembagaan, dan regulasi daerah.

Dirjen Bimas Hindu berharap Bali dapat menjadi pilot project program Widyalaya karena kekhasan historis, sosiokultural, dan dominasi umat Hindu di wilayah tersebut, yang akan memperkuat pendidikan berbasis agama dan budaya Hindu serta meningkatkan kualitas SDM umat Hindu Bali.

DPRD Bali Audiensi dengan Ditjen Bimas Hindu, Perkuat Pendidikan Widyalaya dan Nilai Keagamaan

Jakarta (BIMAS HINDU) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Kementerian Agama (Kemenag) resmi menjalin kerja sama untuk pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) tahun 2025. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama (KKS) pada 2 Juni 2025, yang dilanjutkan dengan penandatanganan Kontrak Kerja Sama pada Rabu, 11/06/2025.

Kerja sama ini bertujuan memperkuat sinergitas dalam sistem evaluasi pendidikan secara menyeluruh, baik pada satuan pendidikan di bawah Kemendikdasmen maupun Kemenag, termasuk Widyalaya, Madrasah, Pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya. Asesmen Nasional dan TKA menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk mewujudkan target pembangunan jangka menengah 2025&ndash;2029 serta mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Kepala Pusat Asesmen Pendidikan, Ashriyanti, selaku penanggung jawab program menyampaikan bahwa sinergi antara Kemendikdasmen dan Kemenag merupakan wujud komitmen pemerintah terhadap pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di seluruh Indonesia.

&ldquo;AN dan TKA adalah instrumen penting dalam memotret kualitas pembelajaran. Melalui sinergi ini, kami ingin memastikan seluruh lembaga pendidikan, termasuk madrasah dan pendidikan keagamaan, dapat mengakses sistem evaluasi yang andal dan berkeadilan,&rdquo; ungkapnya.

Sebagai bentuk dukungan teknis, Kemendikdasmen akan menyediakan platform digital, soal asesmen, dan pelatihan bagi tim pelaksana dan teknis di lingkungan Kemenag agar pelaksanaan AN dan TKA berjalan optimal dan merata di seluruh satuan pendidikan.

Sementara itu, Direktur Pendidikan Hindu, Trimo, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menegaskan komitmen penuh Ditjen Bimas Hindu untuk menyukseskan program ini, terutama bagi satuan pendidikan Hindu seperti Widyalaya.

&ldquo;Kami menyambut baik kolaborasi pelaksanaan AN dan TKA ini. Widyalaya kami siap berpartisipasi aktif, bersama satuan pendidikan keagamaan lainnya, untuk memastikan mutu pendidikan semakin meningkat,&rdquo; ujar Trimo.

Asesmen Nasional 2025 akan dilaksanakan untuk peserta didik kelas 5, 8, dan 11 dengan jadwal pelaksanaan antara Agustus hingga November 2025. Sementara Tes Kemampuan Akademik dijadwalkan pada Oktober hingga November 2025, mencakup seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Kerja sama ini menjadi langkah penting dalam membangun sistem evaluasi pendidikan nasional yang inklusif dan holistik. Diharapkan, hasil dari AN dan TKA 2025 akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran, berkeadilan, dan menjangkau seluruh ekosistem pendidikan di Indonesia.

Perkuat Sinergitas, Kemenag Dan Kemendikdasmen Siap Menyukseskan Pelaksanaan AN Dan TKA Tahun 2025

Jakarta (BIMAS HINDU) - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI menggelar rapat koordinasi lintas direktorat untuk membahas mengenai kebutuhan formasi jabatan fungsional penyuluh agama, Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Ditjen Bimas Hindu, Rabu 11/06/2025.&nbsp;

Rapat ini dihadiri oleh 32 peserta dari Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Buddha, Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu, serta perwakilan dari IPARI.

Direktur Urusan Agama Hindu I Gusti Made Sunartha, dalam sambutannya &nbsp;menyampaikan harapannya agar proses tidak lanjut RPMA selama lima tahun agar segera diselesaikan sehingga penyuluh non ASN dan pembinaan penyuluh ditingkat daerah dapat terealisasikan.&nbsp;

Beliau juga menyampaikan bahwa jika memungkinkan, penyuluh non-ASN dapat diangkat dari Tokoh Agama yang sudah mengabdi kepada Masyarakat, Ujar Direktur Urusan Agama Hindu.

Dalam paparannya Asesor Ahli Madya Ditjen Bimas Islam Ahmad Mahmudi Islam menyampaikan bahwa Regulasi Perhitungan Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (RPMA) saat ini masih menunggu berita acara dari Kementerian Hukum dan HAM. Ia menegaskan bahwa Ditjen Bimas Islam telah mengusulkan PMA sebagai dasar regulasi bagi PNS serta KMA untuk mengatur mekanisme pengangkatan PPPK dalam jabatan fungsional penyuluh Agama.&nbsp;

Selain itu, Pihaknya juga sedang menyusun usulan formasi untuk Penyuluh Agama dan dijadikan contoh usulan formasi dari penyuluh Agama Buddha yang akan diajukan ke Kemenpan RB. Sebagai contoh, data yang disiapkan meliputi PNS 34, alokasi formasi 337, dan kebutuhan eksisting 303, Ujar Asesor.

Analis Kebijakan Bimas Islam Ibu Erlinda, Menekankan penting peran aktif seluruh Ditjen Bimas Kementerian Agama RI dapat berperan aktif untuk berkoordinasi dengan BPS guna memastikan akurasi data yang digunakan. Ia juga berharap agar setiap satuan kerja terlibat dalam proses pencocokan data yang telah dirumuskan dengan data yang akan dilampirkan.&nbsp;

Rapat ditutup dengan kesepakatan bahwa tindak lanjut akan dilakukan untuk memperpanjang PKS dengan Kemendagri terkait Data Dukcapil, dan melakukan koordinasi dengan BPS terkait akurasi data dan menunggu pengajuan Policy Brief dari Bimas Hindu ke Pemerintah. Estimasi usulan akan masuk ke Kemenpan RB pada bulan awal Agustus 2025.

Rapat Koordinasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antar direktorat dalam pemenuhan kebutuhan penyuluh agama yang profesional dan berdaya saing tinggi.

Ditjen Bimas Hindu Gelar Rapat Koordinasi Bahas Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama

Batam (Bimas Hindu)-Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI meresmikan Pura Satya Dharma di Kawasan Industri Muka Kuning, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Purnama Kasadha. Peresmian ini bersamaan dengan Upacara Ngenteg Linggih yang dipimpin langsung oleh Ida Pandita Mpu Natha Jelantik dari Lampung dan penandatanganan prasasti, Selasa, 10/06/2025.

Prasasti ini ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI, Prof. I Nengah Duija. Upacara Ngenteg Linggih dan Peresmian Pura Satya Dharma dengan penandatangan Prasasti oleh Dirjen Bimas Hindu ini menjadi momentum Umat Hindu yang bergabung dengan Batamindo agar selalu memiliki karakter yang jujur, cerdas, dan terampil sesuai harapan perusahaan.&nbsp;

Dalam sambutannya, Dirjen Bimas Hindu berharap dengan keberadaan Pura akan menjadikan karyawan Hindu yang bekerja di Batamindo bisa memiliki karakter sesuai harapan Perusahaan.&nbsp;

&ldquo;Saya sampaikan kepada teman-teman di kawasan Batamindo, Keberadaan Pura ini sebagai salah satu wadah bagi seluruh karyawan Batamindo yang beragama Hindu, untuk dapat membentuk karakter yang diharapkan oleh perusahaan dan sesuai dengan ajaran agama Hindu. Kita tidak hanya meningkatkan keterampilan dan kepintaran semata tetapi yang tidak kalah penting adalah memiliki sifat yang jujur dan berkarakter&rdquo;, Ujar I Nengah Duija.

Prof Duija juga mengucapkan terima kasih kepada General Manager Mr. Mok, yang telah memberikan kesempatan dan perhatian kepada umat Hindu sehingga bisa mendirikan Sebuah Pura megah di Kawasan Batamindo.

Dirjen Bimas Hindu juga berharap keberadaan Pura di Kawasan Batamindo tidak dipindahkan lagi. Sepanjang Sejarah keberadaannya sudah mengalami perpindahan Lokasi sebanyak tiga kali. Beliau juga menekankan bahwa sumbangan dari General Manager Mr. Mok bukan untuk umat Hindu, tetapi sumbangan itu untuk Beliau (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) yang beristana di Pura Satya Dharma.

Tokoh Hindu Kepri Pak Wayan Catra menjelaskan bahwa GM Batamindo memberikan sumbangan yang cukup besar senilai 70 juta Rupiah dan sumbangan itu bukan untuk umat Hindu tetapi sumbangan itu untuk beliau yang beristana di Pura Satya Dharma agar teman-teman di Batam selalu diberikan perlindungan dan kedamaian dalam bekerjaan.

Kepala Kantor Kemenag Kota Batam Budi Dermawan, menyampaikan bahwa peresmian pura ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan spiritual seluruh umat beragama, termasuk umat Hindu. 
&ldquo;Hari ini kita resmikan pura baru untuk umat Hindu di kawasan Muka Kuning. Semoga ini bisa menjawab kebutuhan umat dalam menjalankan ibadahnya,&rdquo; ujar Budi.

Kemenag Batam juga telah menempatkan penyuluh agama Hindu di lokasi pura, serta memberikan dukungan anggaran operasional untuk menjaga keberlangsungan kegiatan keagamaan di sana.

&ldquo;Kami tidak hanya mendukung secara anggaran tetapi juga secara bimbingan spiritual,&rdquo; tambahnya.

Sebagai informasi, umat Hindu di Batam diperkirakan berjumlah sekitar 1.200 orang, tersebar di berbagai wilayah di kota itu.

Dirjen Bimas Hindu Resmikan Pura Satya Dharma di kawasan Batamindo Batam

Layanan Keagamaan Tak Boleh Kosong

Advokasi Inovatif untuk Penyuluh Agama Hindu Non ASN Pasca UU ASN 2023

&nbsp;

Oleh: Ni Wayan Pujiastuti

Analis Kebijakan Ahli Madya

&nbsp;

Reformasi birokrasi kembali bergulir kuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini secara tegas meniadakan istilah pegawai non-PNS dan menyisakan hanya dua kategori aparatur: PNS dan PPPK. Dampaknya sangat terasa bagi ribuan pegawai non ASN, termasuk Penyuluh Agama Hindu Non ASN yang selama ini menjadi ujung tombak layanan keagamaan di akar rumput.

Salah satu konsekuensi langsung dari kebijakan ini adalah tidak dimungkinkannya pengangkatan kembali penyuluh agama Hindu non ASN yang tidak terdata dalam database BKN. Padahal, para penyuluh ini bukan sekadar pelaksana teknis, tetapi aktor strategis dalam menjaga hak dasar umat Hindu untuk mendapatkan bimbingan keagamaan. Terdata sebanyak 226 penyuluh non ASN dengan pengabdian lebih dari 10 tahun, saat ini terancam kehilangan legalitas peran mereka dalam sistem birokrasi.

Penyuluh Non ASN: Garda Terdepan yang Terabaikan

Sebaran umat Hindu di Indonesia tidak merata dan banyak berada di kantong-kantong kecil di luar Bali, seperti di Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Di wilayah seperti inilah, penyuluh non ASN menjadi satu-satunya wajah negara dalam layanan keagamaan Hindu. Mereka tidak hanya memberikan edukasi spiritual, tetapi juga mengadvokasi kesehatan keluarga, penguatan ekonomi umat, hingga menjadi mitra strategis kementerian dalam menyosialisasikan program prioritas.

Dengan total 1.836 kelompok sasaran binaan, layanan mereka menyentuh setidaknya puluhan ribu warga Hindu. Namun sayangnya, skema PPPK yang berlaku saat ini&mdash; terutama Petunjuk Teknis PPPK Paruh Waktu Tahun 2025&mdash;belum mengakomodasi profesi penyuluh agama. Penyuluh non ASN yang tidak sedang dalam proses seleksi dan tidak masuk database BKN otomatis kehilangan peluang legal untuk diangkat kembali.

Skema Baru: Antara Ketegasan Regulasi dan Kebutuhan Pelayanan

Ketegasan UU ASN memang patut diapresiasi sebagai upaya penataan birokrasi. Namun, dalam konteks layanan keagamaan, diperlukan fleksibilitas dan inovasi kebijakan. Ada empat alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan:

<ol>
	<li>Seleksi Reguler: Penyuluh diarahkan ikut seleksi ASN/PPPK, meskipun berisiko tidak lolos karena formasi terbatas dan kompetisi terbuka.​​​​​​​</li>
	<li>Kemitraan Berbasis Insentif: Skema hibah atau intensif melalui lembaga mitra keagamaan untuk menjaga kesinambungan layanan penyuluhan.​​​​​​​</li>
	<li>Revisi Juknis PPPK: Mendorong pengakuan pengalaman dan pengabdian sebagai dasar pengangkatan dengan skema &quot;PPPK Kemitraan&quot;.​​​​​​​</li>
	<li>Integrasi Digital: Memanfaatkan SPBE untuk mengelola penyuluh berbasis platform digital dengan fleksibilitas dan monitoring berbasis kinerja.</li>
</ol>

Rekomendasi: Advokasi Humanis dan Solutif

Negara tak boleh membiarkan layanan dasar keagamaan kosong. Oleh karena itu, diperlukan skema kemitraan insentif yang disertai advokasi regulasi untuk mengakomodasi penyuluh non ASN yang telah lama mengabdi. Hal ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap pengabdian mereka, tetapi juga wujud kehadiran negara dalam menjamin hak beragama umat Hindu, sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945.

Lebih dari sekadar soal administratif, keberadaan penyuluh agama Hindu Non ASN adalah tentang keadilan sosial dan keberpihakan terhadap umat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan. Advokasi inovatif bukan hanya tentang revisi regulasi, tetapi juga kreativitas dalam merancang solusi yang inklusif dan berkelanjutan.

Layanan Keagamaan Tak Boleh Kosong Advokasi Inovatif untuk Penyuluh Agama Hindu Non ASN Pasca UU ASN 2023

Bintan (Bimas Hindu)&nbsp;- Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI, Prof. I Nengah Duija, melaksanakan kegiatan penanaman pohon di lingkungan Pura Giri Natha Puncak Sari Prov. Kepri. Penanaman pohon ini menjadi bagian dari implementasi Ekoteologi, salah satu dari delapan program prioritas (Asta Protas) Kementerian Agama RI 2025-2029 bertajuk &ldquo;Kemenag Berdampak&rdquo;.

Dalam kegiatan tersebut, Dirjen Bimas Hindu turut meninjau lokasi rencana pembangunan wantilan di area pura yang telah mendapatkan bantuan sebesar Rp. 100 juta dari Bimas Hindu Kanwil Kemenag Prov. Kepri. Wantilan ini nantinya akan digunakan sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pembinaan umat Hindu di Pulau Bintan dan sekitarnya.

Acara menanam pohon di hadiri oleh Ketua DWP Ditjen Bimas Hindu Ni Luh Yeni Rosani, Kabag TU Kanwil Kemenag Prov. Kepri Drs. H. Edi Batara, serta Pembimas Hindu Kanwil Kemenag Prov. Kepri Purwadhi. Jenis pohon yang ditanam meliputi pohon durian, mangga, dan petai sebagai simbol kehidupan dan pelestarian lingkungan.

Dalam acara simakrama bersama umat Hindu Pulau Bintan di Pura Giri Natha, Prof. I Nengah Duija menyampaikan pesan dari Menteri Agama RI terkait pentingnya peran agama dalam pelestarian alam.

&ldquo;Bapak Menteri memohon kepada kita bahwa di setiap rumah ibadah untuk selalu menanam pohon. Agar agama kita memiliki peran penting dalam penyelamatan lingkungan, maka perlu kita tanam pohon agar ketika sembahyang, ketika panas atau terlalu terik, sudah ada pohon-pohon perindang yang membuat suasana lebih teduh,&rdquo; jelas Dirjen Bimas Hindu.

&ldquo;Jangan sampai rumah ibadah justru menyebabkan dunia ini menjadi tercemar atau semakin panas. Kemarin saja, dari 17.200 CPNS di Kementerian Agama, sebelum diserahkan SK-nya, semuanya wajib menanam satu pohon,&rdquo; tambahnya.

Penanaman pohon ini dipandang sebagai aksi konkret pengamalan nilai-nilai Hindu yang selaras dengan alam, serta implementasi nyata dari konsep teo-ekologi gagasan yang mengintegrasikan nilai spiritual dan kepedulian lingkungan dalam kehidupan beragama.

Selain kegiatan di Pura Giri Natha, Dirjen juga mengunjungi Pura Dharma Kerthi yang terletak di kawasan wisata Lagoi, Bintan, dan Pasraman Brahma Widya Satwika. Kunjungan ini dilakukan bersama Pembimas Hindu Kanwil Kemenag Kepri, Ketua PHDI Provinsi Kepri Drs. I Ketut Artha, dan Ketua PHDI Kabupaten Bintan, Made Sudana.

Kegiatan ini memperkuat komitmen Ditjen Bimas Hindu dalam membina umat secara holistic melalui pelestarian budaya, penguatan spiritualitas, serta kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Dirjen Bimas Hindu Tanam Pohon di Pura Giri Natha Bintan, Tegaskan Penguatan Ekoteologi sebagai Bagian Asta Protas Kemenag 2025-2029

Batam (BIMAS HINDU)&nbsp;- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI, Prof. Dr. I Nengah Duija, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau pada Minggu, 8 Juni 2025. Kunjungan ini dalam rangka menghadiri Upacara Menek Bajang dan Potong Gigi Massal se-Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan di Pura Agung Amerta Bhuana.

Kegiatan yang merupakan bagian dari Program Pembinaan dan Bimbingan Bagi Remaja Hindu dan Darmika (Sudiwidani) ini diselenggarakan oleh Rumah Bina Keluarga Sukinah (RBKS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025. Dalam acara tersebut, turut hadir mendampingi Dirjen, Ibu Ni Luh Yeni Rosani, tokoh-tokoh umat hindu, warga hindu dari berbagai daerah di kepri dan para peserta upacara menek bajang dan potong gigi.

Dalam sambutannya, Prof. I Nengah Duija menyampaikan pesan penting dari Menteri Agama RI yang menekankan pentingnya umat semakin dekat dengan ajaran agamanya. Ia juga menyoroti tiga program utama Kementerian Agama, yaitu cinta dan kemanusiaan, serta pentingnya peran agama dalam menjaga kelestarian lingkungan (teo-ekoteologi).

&quot;Jika umat semakin jauh dari ajaran agamanya, maka itu indikator bahwa seluruh organisasi keagamaan, termasuk Kementerian Agama, tidak bekerja dengan baik. Bapak Menteri menyampaikan bahwa cinta dan kemanusiaan adalah inti dari ajaran agama. Buat apa kita sembahyang jika dalam diri kita masih ada kebencian, amarah, dan dengki kepada orang lain. Tidak ada artinya kita beragama seperti itu,&quot; ujar Prof. I Nengah Duija.

Ia juga menambahkan pentingnya menyatu dengan alam sebagai bentuk pengamalan spiritual yang sejati. Dirjen menekankan bahwa pembangunan Pura sebaiknya tidak hanya fokus pada fisik semata, tetapi juga memperhatikan lingkungan dengan menanam pohon di sekitarnya sebagai wujud persembahan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

Selain itu, Prof. I Nengah Duija juga menjelaskan makna filosofis upacara potong gigi yang bertujuan untuk menyucikan diri dari sifat-sifat buruk manusia dan mencari jati diri yang sejati. Ia merujuk pada ajaran dalam Lontar Kalapati dan Kala Tattwa yang menyebutkan bahwa potong gigi menandai perubahan status menjadi manusia berbudi luhur, sebagaimana kisah Bathara Kala yang tidak dapat bertemu dengan ayahnya, Dewa Siwa, sebelum taringnya dipotong.

Upacara potong gigi tersebut dipimpin oleh Ida Pandita Mpu Natha Jelantik dari Lampung. Sebanyak 40 orang mengikuti upacara Menek Bajang dan 57 orang mengikuti upacara Potong Gigi.

Pada kesempatan itu, Prof. I Nengah Duija juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada beberapa lembaga keagamaan Hindu di Provinsi Kepulauan Riau sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan kehidupan keagamaan Hindu di daerah kepulauan.

Kunjungan Dirjen Bimas Hindu ini menjadi momentum penting dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, serta pelestarian budaya dan lingkungan di tengah kehidupan umat Hindu di Kepulauan Riau.

Dirjen Bimas Hindu Kunjungi Kepulauan Riau, Tekankan Cinta Kemanusiaan dalam Upacara Menek Bajang dan Potong Gigi Massal

Banyuwangi, (Bimas Hindu)&ndash; Semangat kebersamaan dan kepedulian nyata ditunjukkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi! Melalui Bapak Oksan Wibowo, S.Ag., selaku Penyelenggara Hindu, bersama Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu (Pokjaluh), mereka terjun langsung memantau progres renovasi rumah umat Hindu di Desa Tegaldlimo, Kecamatan Tegaldlimo.

Renovasi rumah ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan umat Hindu di Banyuwangi, khususnya di Tegaldlimo. Proses pengerjaannya kini telah mencapai 40% berkat kolaborasi apik antara Kementerian Agama dengan berbagai lembaga keumatan Hindu se-Kabupaten Banyuwangi.

Kunjungan Bapak Oksan Wibowo dan Pokjaluh tak hanya untuk memantau, tetapi juga memastikan pengerjaan sesuai rencana, memberikan arahan teknis, dan tentu saja, dukungan moril bagi keluarga penerima bantuan. Diharapkan, kerja sama erat antara Kemenag Banyuwangi, PHDI, dan Pokjaluh ini akan memastikan renovasi rampung tepat waktu dan sesuai harapan, demi meningkatkan kualitas hidup dan kenyamanan keluarga.

Kemenag Banyuwangi sendiri berkomitmen penuh untuk terus mendukung program-program sosial keagamaan yang membawa dampak positif bagi masyarakat.

Tak berhenti di renovasi rumah, agenda selanjutnya adalah penguatan pondasi keluarga melalui pembinaan bagi seluruh pengurus Rumah Bina Keluarga Sukinah (RBKS) se-Kabupaten Banyuwangi.

Puluhan pengurus RBKS ini antusias mengikuti pembinaan yang berfokus pada penguatan mekanisme program kerja dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terstruktur dan efektif.

Pembinaan ini krusial untuk memastikan program-program RBKS berjalan optimal dan terukur, dengan pemahaman mendalam tentang perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

&quot;Dengan adanya SOP yang jelas, diharapkan kinerja RBKS akan semakin optimal dalam memberikan pelayanan dan pembinaan kepada umat Hindu di Banyuwangi,&rdquo; ujar Penyelenggara Hindu Kemenag Banyuwangi.

Para peserta merasakan manfaat besar dari materi yang disampaikan dan berharap pembinaan serupa dapat terus dilakukan secara berkala.

Masa depan RBKS di Banyuwangi tampak cerah, diharapkan mampu menjadi organisasi yang lebih profesional dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan umat Hindu.

Ini adalah langkah nyata menuju kehidupan beragama yang lebih baik dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh umat Hindu di Banyuwangi!

Kementerian Agama Banyuwangi Bersama Umat Hindu, Wujudkan Hunian Layak dan Kuatkan Pembinaan Keluarga!

Jakarta (BIMAS HINDU) - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2024. Acara penyerahan yang berlangsung pada Kamis, 5 Juni 2025, di ruang sidang Ditjen Bimas Hindu ini menandai bergabungnya 23 talenta baru yang akan memperkuat kinerja Instansi.

Penerimaan CPNS ini didasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Acara ini dihadiri langsung oleh Dirjen Bimas Hindu, Prof. I Nengah Duija; Sekretaris Ditjen Bimas Hindu, Dr. Ida Pidada Manuaba; serta&nbsp;Panitia&nbsp;Pelaksana&nbsp;dan para calon CPNS yang berbahagia. Suasana penuh semangat terpancar dari wajah-wajah baru yang siap mengabdi kepada negara.

Dalam arahannya, Sekretaris Ditjen Bimas Hindu, Dr. Ida Pidada Manuaba, menyampaikan selamat kepada para CPNS yang telah berhasil menjadi bagian dari Ditjen Bimas Hindu. Beliau menjelaskan bahwa dari total 23 formasi yang diterima, 8 di antaranya merupakan formasi Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan 5 pelamar asli IKN dan 3 merupakan hasil optimalisasi. &quot;Khusus yang 8 orang berdasarkan arahan Bapak Sekjen, akan bertugas dengan domisili,&quot; ujarnya.

Sekretaris Ditjen Bimas Hindu mengingatkan agar para CPNS setelah orientasi dapat berkoordinasi dan berperilaku baik, serta disiplin dalam mengumpulkan daftar hadir dan Laporan Kinerja Individu (LKI) setiap bulan.

Sementara itu, Dirjen Bimas Hindu, Prof. I Nengah Duija, secara resmi menyambut dan menerima para CPNS sebagai bagian dari keluarga besar Ditjen Bimas Hindu. Ia memberikan apresiasi kepada&nbsp;Panitia&nbsp;Pelaksana&nbsp;atas suksesnya proses administrasi rekrutmen CPNS.

&ldquo;Dari ratusan ribu pelamar, hanya saudara-saudara yang terpilih menjadi bagian dari Ditjen Bimas Hindu. Ini adalah amanah besar yang harus dijaga,&rdquo; tegas Prof. I Nengah Duija. Ia mengingatkan agar tidak ada perilaku yang mencederai nama baik lembaga. &ldquo;Jika dalam satu tahun ada perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Agama, sehingga saudara tertunda menjadi PNS, itu sangat disayangkan.&rdquo;

Dirjen juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas latar belakang dan kerja tim yang harmonis. Ia berharap para CPNS dapat menunjukkan kinerja terbaik serta berinovasi, khususnya bagi mereka yang mengisi formasi Pranata Komputer (Prakom) dan Analis Kebijakan (Anjak), untuk mulai merancang mekanisme pelayanan berbasis digital.

&ldquo;Kami ingin kerja saudara ini menjadi gerbong Ditjen Bimas Hindu menuju pelayanan yang lebih maju dan profesional,&rdquo; tutup Prof. I Nengah Duija.

Dengan semangat baru dan harapan besar, 23 CPNS yang baru bergabung ini diharapkan menjadi energi positif dalam mendukung transformasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen Bimas Hindu.

Ditjen Bimas Hindu Serahkan 23 SK CPNS Formasi 2024: Langkah Awal Pengabdian

Jakarta (BIMAS HINDU) - Kementerian Agama Republik Indonesia secara resmi menyerahkan 17.221 Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2024, Kamis (5/6/2025), di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin No. 6, Jakarta. Penyerahan dilakukan oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Jenderal Kemenag, Prof. Suyitno, dalam acara yang berlangsung secara hybrid dan diikuti serentak oleh satuan kerja pusat dan daerah di 138 titik lokasi di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Prof. Suyitno mengucapkan selamat kepada seluruh CPNS yang telah resmi bergabung menjadi bagian dari Kementerian Agama. Ia menyampaikan bahwa jumlah formasi yang diterima tahun ini merupakan yang terbesar dalam sejarah pengadaan CPNS di Kemenag.

&ldquo;Tidak banyak kementerian yang mendapatkan kuota ribuan. Kita patut bersyukur, karena Kementerian Agama tahun ini mendapatkan 17.221 formasi. Ini merupakan kebijakan yang sangat melegakan dari Presiden dan Menteri Agama,&rdquo; ujar Suyitno.

Uniknya, seluruh CPNS yang menerima SK juga telah mengikuti program penguatan ekoteologi yang digagas Menteri Agama, Nasaruddin Umar, melalui penanaman 17.221 bibit pohon. Kegiatan ini mencerminkan komitmen ASN Kemenag dalam mencintai dan menjaga kelestarian lingkungan.

&ldquo;Program tanam pohon ini bukan hanya simbol, tetapi menjadi ciri Kementerian Agama yang berpikir global. Dari Kementerian Agama untuk Indonesia, bahkan untuk dunia,&rdquo; tambah Suyitno.

Ia pun memberikan pesan penting kepada para CPNS agar menjaga integritas, disiplin sejak awal, dan mengedepankan profesionalitas dalam menjalankan tugas. &ldquo;Mudah-mudahan SK Anda menjadi barokah, maslahah, sekaligus berfaedah, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun bangsa.&rdquo;

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Wawan Djunaedi, menyampaikan bahwa formasi CPNS tahun ini merupakan tonggak sejarah, tidak hanya dari sisi jumlah, tapi juga keberagaman latar belakang penerima formasi.

&ldquo;Untuk pertama kalinya, formasi CPNS Kemenag juga diterima oleh lulusan Ma&rsquo;had Aly, sebanyak 97 orang. Ini bentuk nyata kesetaraan antara pendidikan formal dan non-formal di Indonesia,&rdquo; kata Wawan.

Ia menjelaskan bahwa 17.221 CPNS ini berasal dari berbagai jenis formasi, seperti formasi umum, lulusan terbaik, disabilitas, serta afirmasi bagi putra-putri daerah Kalimantan dan Papua.

Meski telah menerima SK, para CPNS masih harus melewati masa percobaan selama satu tahun. Gaji yang diterima pun masih 80 persen. Wawan menegaskan bahwa keberhasilan menjadi PNS penuh ditentukan oleh beberapa faktor, seperti kelulusan Latsar (Latihan Dasar), hasil tes kesehatan, dan kinerja secara umum.

&ldquo;Kinerja yang kita nilai bukan hanya output, tapi juga perilaku kerja. Astes atau satset, itu akan kita lihat. Semoga semuanya bisa dilantik utuh pada Mei 2026,&rdquo; tutupnya.

Penyerahan SK CPNS Kemenag ini menandai langkah awal pengabdian 17.221 ASN muda yang diharapkan mampu membawa semangat baru, menjaga integritas, dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara, selaras dengan nilai-nilai moderasi dan cinta lingkungan yang diusung Kementerian Agama.

Pecahkan Rekor! Kemenag Serahkan 17.221 SK CPNS, Jadi Angkatan Terbesar dalam Sejarah

Singaraja (BIMAS HINDU) - Sebagai bagian esensial dari proses transformasinya menjadi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Mpu Kuturan pada tahun 2025, kampus yang berlokasi di Singaraja ini menggelar kegiatan Pembinaan Pegawai dan Dosen. Acara yang berlangsung pada Senin, 2 Juni 2025, di Aula Kampus Menjangan, IAHN Mpu Kuturan Singaraja, ini bertujuan untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) dalam menyongsong status baru institusi.

Kegiatan pembinaan ini menghadirkan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI, Prof. I Nengah Duija sebagai narasumber utama. Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Ditjen Bimas Hindu, Dr. Ida Made Pidada Manuaba, serta Rektor IAHN Mpu Kuturan, Prof. I Gede Suwindia, bersama para wakil rektor, dosen, dan seluruh pegawai di lingkungan kampus.

Dalam sambutannya, Rektor IAHN Mpu Kuturan Prof. I Gede Suwindia menekankan bahwa perubahan status dari STAHN menjadi IAHN merupakan langkah krusial untuk memperkuat tata kelola dan mutu pendidikan tinggi keagamaan Hindu. Ia menegaskan pentingnya kesiapan dan komitmen seluruh sivitas akademika dalam menjalani proses transformasi ini secara optimal. &quot;Transformasi kelembagaan ini adalah momen bersejarah. Tidak hanya mengganti nama, tetapi juga meningkatkan kualitas, daya saing, dan tanggung jawab kita dalam mencetak generasi Hindu yang unggul&quot;.

Sementara itu, Dirjen Bimas Hindu Prof. I Nengah Duija dalam arahannya menegaskan dukungan penuh Ditjen Bimas Hindu terhadap transformasi ini. Beliau mengapresiasi upaya dan semangat perubahan yang ditunjukkan oleh IAHN Mpu Kuturan. &quot;IAHN Mpu Kuturan adalah bagian dari kami di Ditjen Bimas Hindu. Sudah sepatutnya kami mendampingi dan memastikan proses transformasi ini berjalan dengan baik. Kampus ini memiliki potensi besar sebagai pusat pendidikan Hindu yang modern dan berakar pada nilai-nilai dharma,&rdquo; ungkap Duija.

Senada dengan Dirjen, Sekretaris Ditjen Bimas Hindu, Dr. Ida Made Pidada Manuaba, juga menekankan pentingnya kesiapan SDM dalam menyongsong perubahan institusi. Ia menggarisbawahi bahwa pembinaan semacam ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat visi kelembagaan. &ldquo;Transformasi kelembagaan harus diikuti oleh transformasi mindset dan kualitas SDM. Mari kita bangun IAHN Mpu Kuturan sebagai institusi unggulan dalam pendidikan tinggi Hindu,&rdquo; ajaknya.

Pembinaan ini menjadi langkah konkret IAHN Mpu Kuturan Singaraja dalam memastikan bahwa perubahan status tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga diikuti dengan peningkatan kualitas internal. Dengan dukungan penuh dari Kementerian Agama, IAHN Mpu Kuturan Singaraja optimis dapat menjadi lembaga pendidikan Hindu yang terdepan dalam mencetak generasi penerus yang berintegritas dan kompeten.

IAHN Mpu Kuturan Singaraja Perkuat Diri Pasca-Transformasi, Dirjen Bimas Hindu Beri Pembinaan

Singaraja (BIMAS HINDU) - Dalam suasana khidmat dan penuh makna, Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Mpu Kuturan Singaraja melaksanakan upacara bendera untuk memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni. Upacara kali ini terasa spesial karena menjadi apel pertama bagi institusi tersebut setelah resmi bertransformasi dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) menjadi institut.

Upacara ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI, I Nengah Duija, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Bimas Hindu, Ketua&nbsp;IAHN, para wakil ketua, dosen, pegawai serta mahasiswa/mahasiswi&nbsp;IAHN&nbsp;Mpu Kuturan.

Dalam sambutannya, Dirjen Bimas Hindu menekankan makna mendalam dari Hari Lahir Pancasila sebagai momen reflektif untuk memperkuat semangat kebangsaan dan keberagaman.

&ldquo;Hari ini, tanggal 1 Juni 2025, kita kembali memperingati momentum yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia: Hari Lahir Pancasila. Hari ketika kita tidak hanya mengenang rumusan dasar negara, tetapi juga meneguhkan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia,&rdquo; ujar I Nengah Duija.

Ia menambahkan bahwa Pancasila bukan hanya sekadar teks normatif dalam pembukaan UUD 1945, melainkan merupakan jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, dan bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

&ldquo;Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Ia mempersatukan lebih dari 270 juta jiwa dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Dalam Pancasila, kita belajar bahwa kebinekaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu,&rdquo; tegasnya.

Dirjen Bimas Hindu juga mengajak seluruh civitas akademika IAHN&nbsp;Mpu Kuturan untuk terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membangun generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan cinta tanah air.

Upacara Hari Lahir Pancasila ini menjadi momentum penting bagi IAHN&nbsp;Mpu Kuturan Singaraja untuk memperkuat komitmen terhadap ideologi negara serta merayakan semangat persatuan dalam keberagaman.

Dirjen Bimas Hindu Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila di IAHN Mpu Kuturan Singaraja: Tekankan Pancasila sebagai Jiwa Bangsa

Denpasar (Bimas Hindu) - Universitas Hindu Indonesia Denpasar kembali menunjukkan komitmennya dalam mencetak generasi cendekia dengan mewisuda sebanyak 292 lulusan dari jenjang Sarjana, Magister, dan Doktor pada Wisuda Periode Mei 2025, yang diselenggarakan di Hotel Prama Sanur Beach, Sabtu (31/5/2025).

Acara penuh makna ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, yakni Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI I Nengah Duija, Kepala LLDIKTI Wilayah VIII I Gusti Lanang Bagus Eratodi, Pembina Yayasan Pendidikan Widya Kerthi (YPWK) Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, seluruh Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Kerthi serta jajaran pimpinan UNHI mulai dari Rektor, Ketua Senat, Wakil Rektor, Sekretaris Senat, para Dekan, hingga pejabat struktural dan para wisudawan.

Dalam momen ini, tiga lulusan terbaik dari masing-masing jenjang pendidikan mendapat penghargaan khusus, yaitu:

<ul>
	<li>Anak Agung Sri Cahya Dewi, S.Ak., dari Prodi Akuntansi (Sarjana) dengan IPK 3,94 (Cumlaude),</li>
	<li>I Ketut Mudhiarta, M.M., dari Prodi Magister Manajemen dengan IPK 3,99 (Cumlaude),</li>
	<li>Dr. dr. Dewa Putu Sahadewa, Sp.OG., Subsp. Obginsos., dari Prodi Doktor Ilmu Agama dan Kebudayaan dengan IPK 3,98 (Cumlaude).</li>
</ul>

Rektor UNHI Denpasar Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, M.S. dalam pidatonya menyampaikan bahwa UNHI kini memiliki 2.943 mahasiswa aktif dan terus berupaya menjadi lembaga pendidikan tinggi yang adaptif terhadap tantangan zaman.

&ldquo;UNHI bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga tempat membentuk jati diri, integritas, dan dedikasi. Kami berkomitmen mencetak lulusan yang berdaya saing global, namun tetap berakar pada nilai-nilai dharma,&rdquo; tegas Prof. Damriyasa. 
Ia mengajak para lulusan untuk tidak hanya menjadi pencari kerja, melainkan pencipta lapangan kerja yang inovatif dan solutif. Dunia, kata dia, membutuhkan generasi dengan visi kuat dan karakter luhur, bukan sekadar ambisi.

&ldquo;Lulusan UNHI harus jadi pelopor perubahan dan penjaga nilai-nilai budaya dalam pembangunan yang berkelanjutan,&rdquo; tambahnya.

Terkait program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana dari Pemerintah Provinsi Bali, UNHI dinyatakan siap menjadi mitra aktif dalam realisasi kebijakan tersebut, sejalan dengan jati dirinya sebagai kampus krama Bali.

Sementara itu, Pembina YPWK Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya menegaskan bahwa lulusan UNHI harus menjadi insan cerdas, jujur, dan berintegritas tinggi.

&ldquo;Di tengah maraknya penyimpangan moral dan penyebaran hoaks, lulusan UNHI harus menjunjung tinggi Trikaya Parisudha, menjadikan transparansi dan kebijaksanaan sebagai landasan bertindak,&rdquo; pesannya.

Ia juga mendorong kolaborasi dan kemampuan adaptif di antara para pengelola kampus untuk membawa UNHI menjadi universitas unggulan di masa depan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala LLDIKTI Wilayah VIII I Gusti Lanang Bagus Eratodi mengapresiasi konsistensi UNHI dalam meningkatkan mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, serta pengembangan sumber daya manusia berbasis budaya lokal yang relevan secara nasional dan internasional.

Sementara itu, Dirjen Bimas Hindu I Nengah Duija dalam sambutannya menyampaikan bahwa peran strategis lulusan perguruan tinggi Hindu sangat dibutuhkan dalam membangun karakter kebangsaan yang harmonis dan berbudi pekerti.

&ldquo;Lulusan UNHI diharapkan menjadi suluh dharma di masyarakat, pelestari nilai-nilai luhur agama dan budaya Hindu, serta motor penggerak pembangunan bangsa yang berlandaskan kearifan lokal,&rdquo; tegas Dirjen Duija.

Terkait &quot;bintang&quot; pada wisuda kali ini, yakni Happy Salma, sebelumnya telah berhasil mempertahankan tugas akhirnya berjudul &quot;Sudamala dari Epilog Calonarang di Kota Solo&quot;. 
Ibu dua anak ini bercerita dulu sempat kuliah mengambil studi ekonomi. Kini, ia memutuskan kuliah lagi karena ingin memaksimalkan profesinya sebagai produser.

&quot;Terima kasih untuk orang-orang tersayang yang telah mendukung saya selama menjalani perkuliahan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi banyak orang,&quot; ucapnya.

Dengan prosesi yang penuh haru dan kebanggaan ini, UNHI Denpasar kembali menegaskan posisinya sebagai institusi pendidikan tinggi Hindu yang berorientasi global, berakar budaya, dan siap mencetak pemimpin masa depan yang berkarakter dharmika. 
&nbsp;

Lepas 292 Lulusan, UNHI Siapkan Generasi Cendekia Berbasis Dharma untuk Indonesia Maju

Denpasar (Bimas Hindu)&nbsp;- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI menyerahkan bantuan secara simbolis kepada lembaga pendidikan Widyalaya dan lembaga urusan agama Hindu dalam sebuah acara yang berlangsung khidmat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Jumat, (30/05/2025.

Acara ini dihadiri oleh Dirjen Bimas Hindu, I Nengah Duija, Anggota DPR RI Komisi VIII, I Ketut Kariyasa Adnyana, Kakanwil Kemenag Provinsi Bali, Komang Sri Marheni, Direktur Urusan Agama Hindu, Kabid Urusan Agama Hindu Bali, Kabid Pendidikan Hindu Bali, serta para penerima bantuan dari berbagai wilayah di Bali.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bali Komang Sri Marheni mengucapkan selamat datang kepada para tokoh nasional yang hadir dan menyampaikan bahwa bantuan yang disalurkan mencakup berbagai jenis, mulai dari pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah, bantuan kelembagaan, program RBKS, hingga penguatan lembaga pendidikan Widyalaya. Seluruh bantuan ini disalurkan sesuai dengan DIPA Ditjen Bimas Hindu Tahun Anggaran 2025.

&quot;Bantuan ini merupakan arahan langsung dari Bapak Dirjen dan akan diserahkan secara simbolis oleh beliau bersama Bapak dari Komisi VIII DPR RI. Semoga dapat memberi manfaat nyata bagi umat Hindu di Bali,&quot; ujar Kepala Kanwil.

Dalam sambutannya, Dirjen Bimas Hindu, I Nengah Duija menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan tahun ini berjumlah sekitar Rp11 miliar, dengan penekanan bahwa pengurangan nominal bantuan ini disebabkan oleh efisiensi anggaran nasional. Meski demikian, ia menegaskan bahwa semangat pelayanan kepada umat tidak pernah surut.

&ldquo;Kami berharap bantuan ini mampu memperkuat kehidupan keagamaan umat Hindu dan menjadikan agama sebagai sumber kekuatan moral dalam kehidupan masyarakat. Ini adalah bagian dari komitmen pemerintah melalui Kementerian Agama,&rdquo; ungkap I Nengah Duija.

Dirjen Bimas Hindu juga menegaskan integritas dalam penyaluran bantuan, dengan menyatakan bahwa tidak ada ruang untuk pemotongan dana bantuan untuk kepentingan pribadi. &quot;Jika ada penyelewengan, laporkan langsung ke Direktorat. Kami akan tindak tegas,&quot; tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar seluruh penerima bantuan menyusun laporan pertanggungjawaban secara tertib dan tepat waktu agar tidak menimbulkan masalah saat audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi VIII, I Ketut Kariyasa Adnyana, SP., menegaskan dukungannya terhadap program-program Bimas Hindu, termasuk penguatan lembaga pendidikan Widyalaya. Ia menyebut program ini sebagai bagian penting dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai adat dan budaya Hindu, tidak hanya di Bali, tetapi juga di seluruh Nusantara.

&quot;Umat Hindu tersebar di seluruh Indonesia. Kita wajib bersikap adil dan memastikan umat di luar Bali juga mendapat perhatian dan bantuan yang setara sesuai kebutuhan mereka,&rdquo; ujarnya.

Ia juga menaruh harapan besar terhadap keberlangsungan dan kemajuan Widyalaya sebagai lembaga pendidikan berbasis nilai-nilai Hindu. &quot;Saya dan Pak Dirjen akan terus mendukung Widyalaya agar mampu mencetak generasi Hindu yang unggul, berkarakter, dan siap bersaing di era global.&quot;

Penyerahan simbolis bantuan ini menandai sinergi nyata antara pemerintah pusat, DPR RI, dan Kanwil Kemenag dalam membangun umat Hindu yang lebih kuat dan berdaya, khususnya di bidang keagamaan dan pendidikan.

Ditjen Bimas Hindu Salurkan Rp11 Miliar untuk Umat Hindu Bali, Tekankan Integritas dan Pemerataan

Jakarta (Bimas Hindu)&nbsp;- Babak baru dalam pengembangan Pendidikan Tinggi Keagamaan Hindu di Indonesia resmi dimulai dengan penyerahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan Status STAHN Mpu Kuturan Singaraja menjadi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Mpu Kuturan.

Penyerahan dokumen Perpres dilakukan secara langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Dr. Juri Ardiantoro, kepada Menteri Agama RI, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A. Acara ini turut disaksikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag., dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Prof. Dr. I Nengah Duija, M.Si.

Dengan ditetapkannya Perpres ini, STAHN Mpu Kuturan Singaraja kini resmi bertransformasi menjadi IAHN Mpu Kuturan (IMK), menjadikannya sebagai bagian dari gelombang transformasi kelembagaan yang juga dialami oleh sebelas perguruan tinggi keagamaan lainnya di Indonesia.

Transformasi ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga menandai peningkatan status akademik yang diharapkan mampu memperluas kontribusi IMK dalam bidang penguatan akademik, riset, pengabdian kepada masyarakat, serta pelestarian spiritualitas Hindu, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dirjen Bimas Hindu, Prof. Dr. I Nengah Duija, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas pencapaian ini.

&ldquo;Hari ini sungguh membahagiakan bagi umat Hindu di seluruh Indonesia, khususnya di Bali. Setelah pada Juli 2024 hadir Perguruan Tinggi Agama Hindu Negeri pertama di Pulau Jawa yakni STAHN Jawa Dwipa melalui PMA No.6/2024, kini pada 8 Mei 2025 lahir kembali sebuah Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri - IAHN Mpu Kuturan Singaraja &mdash; melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2025,&rdquo; ungkapnya.

Lebih lanjut, Prof. Duija menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi atas terwujudnya perubahan ini, termasuk kepada Presiden RI Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, jajaran Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian PAN-RB, Kementerian Hukum dan HAM, serta seluruh tokoh umat Hindu dan civitas akademika STAHN Mpu Kuturan.

&ldquo;Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas motivasi, dukungan, doa, dan kerja keras seluruh pihak. Semoga ke depan, SDM umat Hindu semakin jaya dan unggul. Rahayu,&rdquo; tutup Prof. Duija.

Sebagai bentuk dukungan penuh terhadap transformasi ini, peresmian IAHN Mpu Kuturan dijadwalkan akan dilaksanakan dalam waktu dekat di Singaraja, Bali, dengan kehadiran langsung Menteri Agama RI. Kehadiran beliau menjadi simbol kuat komitmen pemerintah dalam memajukan pendidikan tinggi Hindu, khususnya di wilayah Bali Utara.

Dengan status baru sebagai institut, IAHN Mpu Kuturan siap mengemban misi sebagai pusat keunggulan pendidikan Hindu yang berdaya saing global, mencetak generasi intelektual Hindu yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga luhur dalam nilai-nilai dharma dan pengabdian.